ISNU Jatim, BPJPH, dan Wamenperin bahas penguatan industri halal di Jawa Timur, dengan potensi pasar global mencapai 2,29 triliun dolar AS pada 2022.

Guru Besar UGM mendesak BPJPH memperketat akreditasi lembaga pemeriksa halal luar negeri setelah ditemukan sembilan produk olahan mengandung babi, tujuh di antaranya bersertifikat halal.

Pemerintah Sumatera Selatan menyetop peredaran sembilan produk makanan olahan berlabel halal yang terdeteksi mengandung unsur babi di beberapa pusat perbelanjaan Palembang.

Pemerintah Kota Bengkulu, BPOM, dan MUI Provinsi Bengkulu terus melakukan pengawasan ketat terhadap produk pangan, memastikan tidak ada jajanan anak yang mengandung unsur babi meskipun beberapa produk serupa telah ditemukan di tempat lain.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengumumkan bahwa 200 produk kuliner UMKM telah resmi bersertifikat halal dari BPJPH, memberikan kepastian halal bagi konsumen dan pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia intensifikasi upaya sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman demi meningkatkan kualitas dan melindungi konsumen Muslim, sesuai UU Jaminan Produk Halal.

Temuan sejumlah produk makanan berlabel halal namun mengandung unsur babi mendorong PBNU meminta evaluasi ulang mekanisme sertifikasi halal di Indonesia.

Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen mendukung UMKM dengan memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal gratis selama dua hari, 21-22 April 2025, guna meningkatkan daya saing di pasar yang semakin luas.

Pemerintah Kota Tangerang memfasilitasi sertifikasi HAKI bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Menko AHY menekankan pentingnya penguatan konsumsi dalam negeri dan pemberdayaan UMKM sebagai kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Desa Wisata Nusantara Banyumas berkolaborasi dengan UIN Saizu Purwokerto dan TK Diponegoro 187 mendorong pelaku UMKM makanan dan minuman di Banyumas untuk mendapatkan sertifikasi halal guna meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menargetkan lebih dari 11 ribu pelaku usaha di Kalimantan Barat (Kalbar) akan memiliki sertifikasi halal pada tahun 2025 melalui berbagai program dan kerjasama strategis.

Pertamina memfasilitasi sertifikasi halal dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi 1.562 UMKM binaannya untuk meningkatkan daya saing dan menembus pasar global.

Kementerian UMKM dan BPJPH berkolaborasi untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia guna menghadapi persaingan pasar dan memenuhi kewajiban sertifikasi pada tahun 2026.

Menteri UMKM meluncurkan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Pontianak untuk membantu UMKM naik kelas, memberikan layanan mulai dari NIB hingga sertifikasi halal.

Menteri Ekonomi Kreatif RI menekankan sertifikasi halal sebagai kunci utama produk Indonesia menembus pasar global, terutama negara-negara mayoritas Muslim, dengan potensi pasar mencapai US$3 triliun.

Menekraf menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, terutama negara-negara mayoritas Muslim, meskipun Indonesia masih memiliki potensi besar yang belum tergarap.

Pemerintah Kabupaten Luwu siapkan operasi pasar dan sidak harga untuk menekan inflasi selama Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, didukung data deflasi dari BPS Kota Palopo serta fokus peningkatan sertifikasi halal.

Pemerintah NTB mendorong 100 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal pada tahun ini, guna meningkatkan daya saing dan menembus pasar ekspor produk halal global.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk kesehatan, termasuk vaksin, demi keamanan, kualitas, dan daya saing industri farmasi nasional.