Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, gencar memberikan pendampingan kepada UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan sertifikasi halal, mencapai 99,76 persen hingga 2025.

Pemerintah Kota Mataram berinisiatif mengembangkan Pantai eks Pelabuhan Ampenan menjadi destinasi wisata halal unggulan dengan sertifikasi halal bagi para pedagang dan peningkatan kualitas produk.

Pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan beberapa produk lainnya mulai Oktober 2026 untuk menjamin kepastian dan keamanan produk bagi konsumen muslim Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik mulai Oktober 2026, mendorong peningkatan kesadaran dan transparansi industri.

Indonesia dan Argentina tengah menjajaki peningkatan kerja sama ekonomi melalui perdagangan sapi, daging sapi, produk hortikultura, dan daging ayam olahan, dengan mempertimbangkan harga dan sertifikasi halal.

Indonesia dan Argentina tengah menjajaki kerja sama perdagangan daging sapi dan ayam, dengan Indonesia menawarkan produk ayam olahan dan Argentina menawarkan daging sapi, namun kendala harga dan sertifikasi halal menjadi fokus utama.

Wakil Kepala BPJPH, Afriansyah Noor, menekankan pentingnya penerapan Standar Jaminan Produk Halal (SJPH) di seluruh rantai pasok makanan untuk melindungi konsumen dan memastikan kepastian hukum.

UMKM di Barito Utara, Kalimantan Tengah, mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal produk yang difasilitasi Kemenag, IAIN Palangka Raya, dan Bank Indonesia.

Walisongo Halal Center di Semarang menggelar pelatihan auditor dan dewan syariah halal internasional, diikuti peserta dari delapan negara, mendorong kolaborasi global dalam pengembangan ekosistem halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) gencar melakukan pengawasan harian terhadap produk halal di Indonesia untuk menciptakan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

BPJPH mendorong sertifikasi halal untuk seluruh kantin instansi pemerintah, mencontoh Kemenag yang telah menerapkannya untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

ISNU Jatim, BPJPH, dan Wamenperin bahas penguatan industri halal di Jawa Timur, dengan potensi pasar global mencapai 2,29 triliun dolar AS pada 2022.

Guru Besar UGM mendesak BPJPH memperketat akreditasi lembaga pemeriksa halal luar negeri setelah ditemukan sembilan produk olahan mengandung babi, tujuh di antaranya bersertifikat halal.

Pemerintah Sumatera Selatan menyetop peredaran sembilan produk makanan olahan berlabel halal yang terdeteksi mengandung unsur babi di beberapa pusat perbelanjaan Palembang.

Pemerintah Kota Bengkulu, BPOM, dan MUI Provinsi Bengkulu terus melakukan pengawasan ketat terhadap produk pangan, memastikan tidak ada jajanan anak yang mengandung unsur babi meskipun beberapa produk serupa telah ditemukan di tempat lain.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, mengumumkan bahwa 200 produk kuliner UMKM telah resmi bersertifikat halal dari BPJPH, memberikan kepastian halal bagi konsumen dan pelaku usaha.

Pemerintah Indonesia intensifikasi upaya sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman demi meningkatkan kualitas dan melindungi konsumen Muslim, sesuai UU Jaminan Produk Halal.

Temuan sejumlah produk makanan berlabel halal namun mengandung unsur babi mendorong PBNU meminta evaluasi ulang mekanisme sertifikasi halal di Indonesia.

Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen mendukung UMKM dengan memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal gratis selama dua hari, 21-22 April 2025, guna meningkatkan daya saing di pasar yang semakin luas.

Pemerintah Kota Tangerang memfasilitasi sertifikasi HAKI bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan membuka peluang ekspansi ke pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.