Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan **sertifikasi halal** bukan hanya kewajiban agama, melainkan kunci utama produk lokal menembus pasar global dan tingkatkan daya saing UMKM. Bagaimana peluang ini dimanfaatkan?

BPJPH dan pemerintah daerah bersinergi untuk mendorong Sertifikasi Halal UMK, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang pasar nasional dan internasional.

BPJPH menggandeng 20 pemda untuk memfasilitasi sertifikasi halal UMK, selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan arahan Presiden, demi memperkuat ekonomi nasional.

Pemkab Penajam Paser Utara menggencarkan sertifikasi halal bagi UMKM untuk jamin keamanan produk dan penuhi standar syariat Islam.

BSI melalui UMKM Center berhasil membina 4.803 UMKM di Indonesia, memberikan pelatihan, sertifikasi halal, dan fasilitas digitalisasi transaksi.

BPPP Ambon memberikan pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM perikanan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

BPJPH, dalam Kazan Forum 2025, dorong Indonesia sebagai pusat produsen halal global dan perkuat kerja sama internasional untuk standar halal yang kredibel.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, gencar memberikan pendampingan kepada UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan sertifikasi halal, mencapai 99,76 persen hingga 2025.

Pemerintah Kota Mataram berinisiatif mengembangkan Pantai eks Pelabuhan Ampenan menjadi destinasi wisata halal unggulan dengan sertifikasi halal bagi para pedagang dan peningkatan kualitas produk.

Pemerintah menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk produk kosmetik dan beberapa produk lainnya mulai Oktober 2026 untuk menjamin kepastian dan keamanan produk bagi konsumen muslim Indonesia.

BPJPH dan Kemenag memperkuat kerja sama untuk mendorong Indonesia sebagai pusat produk halal dunia, meningkatkan daya saing produk nasional, dan memberikan perlindungan bagi konsumen.

Pemkot Kediri resmikan Omah Halal, pusat konsultasi produk halal yang diharapkan menjadi ikon pengembangan ekonomi syariah dan daya tarik wisata baru di Kota Kediri.

BPJPH dan PNM berkolaborasi untuk mempermudah sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia melalui pendampingan dan fasilitasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman menggelar Business Matching dalam Gebyar P3DN, mempertemukan UMKM lokal dengan instansi pemerintah dan BUMN/BUMD untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

Pemerintah Kota Jakarta Selatan menargetkan 500 UMKM mendapatkan sertifikasi halal pada tahun ini melalui bimbingan teknis dan pendampingan intensif.

Anggota Komisi III DPR meminta kepolisian menginvestigasi temuan produk makanan halal yang mengandung babi, mengancam pelaku dengan sanksi pidana berdasarkan UU Jaminan Produk Halal, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berkolaborasi memberikan 1000 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan global.

BPJPH mendorong sertifikasi halal untuk seluruh kantin instansi pemerintah, mencontoh Kemenag yang telah menerapkannya untuk memperkuat ekosistem halal nasional.

ISNU Jatim, BPJPH, dan Wamenperin bahas penguatan industri halal di Jawa Timur, dengan potensi pasar global mencapai 2,29 triliun dolar AS pada 2022.

Guru Besar UGM mendesak BPJPH memperketat akreditasi lembaga pemeriksa halal luar negeri setelah ditemukan sembilan produk olahan mengandung babi, tujuh di antaranya bersertifikat halal.