Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dukung Penuh Penolakan KJA Pangandaran: Mengapa Konservasi Jadi Kunci?
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyatakan dukungan 100% terhadap Penolakan KJA Pangandaran di Pantai Timur. Apa alasan di balik keputusan tegas ini?
Masyarakat Kabupaten Pangandaran menyuarakan penolakan keras terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur. Aksi deklarasi ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan dampak negatif terhadap lingkungan dan mata pencarian.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas menyatakan dukungan 100 persen. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video call dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Deklarasi ini berlangsung di Susi Air Beach Strip Pangandaran pada hari Rabu.
Keberadaan KJA dinilai mengganggu aktivitas nelayan tradisional. Selain itu, sektor pariwisata di kawasan Pantai Timur Pangandaran juga terancam. Oleh karena itu, masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk tidak melanjutkan izin KJA.
Dukungan Penuh dari Tokoh Nasional dan Daerah
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menjadi garda terdepan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Pangandaran. Ia secara langsung menyampaikan kembali dukungan Gubernur Dedi Mulyadi di hadapan massa deklarasi. Susi menegaskan bahwa penolakan KJA Pangandaran adalah sebuah keharusan demi menjaga kelestarian lingkungan.
Pernyataan dukungan dari Gubernur Jabar disambut antusiasme tinggi oleh masyarakat. Mereka meneriakkan "Bapak Aing" sebagai bentuk pengakuan atas perhatian pemimpin daerah. Dukungan ini memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut pembatalan izin KJA.
Susi Pudjiastuti sendiri menyatakan komitmennya untuk bersama masyarakat. Ia mendesak pemerintah pusat agar mencabut atau tidak melanjutkan izin KJA. Keberadaan KJA di wilayah tersebut dianggap tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pantai Timur Pangandaran: Wilayah Konservasi yang Terancam
Alasan utama penolakan KJA di Pantai Timur Pangandaran adalah statusnya sebagai wilayah konservasi. Susi Pudjiastuti menjelaskan bahwa area ini seharusnya hanya diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan perikanan tradisional. Aktivitas lain, termasuk KJA, dapat merusak ekosistem laut yang dilindungi.
Keberadaan keramba jaring apung berpotensi menimbulkan pencemaran. Limbah pakan dan sisa metabolisme ikan dapat mengendap di dasar laut. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati dan kualitas air di kawasan tersebut.
Dampak negatif KJA juga dirasakan langsung oleh nelayan lokal. Jaring-jaring keramba menghalangi jalur perahu dan mengurangi area tangkap ikan tradisional. Ini secara langsung memengaruhi mata pencarian mereka.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Aspirasi Warga
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Gubernur Jawa Barat. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh penolakan KJA Pangandaran. Bupati telah berdialog langsung dengan Kang Dedi Mulyadi mengenai persoalan ini.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan kesiapannya untuk bersama masyarakat Pangandaran. Beliau akan mendukung apabila keberadaan KJA terbukti mengganggu dan merugikan. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi warga bahwa suara mereka didengar.
Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci. Upaya bersama ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang melindungi kepentingan lingkungan dan ekonomi lokal. Penolakan KJA ini adalah cerminan dari komitmen tersebut.
