Dedi Mulyadi: Arahan Megawati soal Retret Kepala Daerah di Magelang adalah Hak Beliau
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi arahan Megawati soal retret kepala daerah di Magelang, menekankan loyalitas kepala daerah pada sistem pemerintahan.
Bandung, 21 Februari 2024 (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan terkait arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada kadernya mengenai retret kepala daerah di Magelang. Ia menyatakan bahwa arahan tersebut merupakan hak prerogatif Ibu Megawati sebagai Ketua Umum partai. Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Jumat.
Namun, Dedi Mulyadi juga menegaskan pentingnya loyalitas kepala daerah pada sistem pemerintahan. Menurutnya, kewajiban utama seorang kepala daerah adalah tunduk pada keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah, terlepas dari arahan partai politik. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab pemerintahan.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan tetap mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto di Magelang. Beliau juga memastikan bahwa kepesertaannya dalam retret tersebut tidak menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan dari Kementerian Dalam Negeri.
Tanggapan Dedi Mulyadi atas Larangan Megawati
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa meskipun Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi pelarangan bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk mengikuti retret di Magelang, hal tersebut merupakan hak prerogatif beliau sebagai Ketua Umum partai. Namun, kewajiban kepala daerah tetaplah pada sistem pemerintahan yang berlaku.
Pernyataan Dedi Mulyadi ini menunjukkan adanya perbedaan penafsiran antara loyalitas partai dan tanggung jawab pemerintahan. Meskipun ia menghormati arahan Megawati, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kepatuhan pada sistem pemerintahan yang lebih luas.
Ia juga menyampaikan bahwa partisipasinya dalam retret tersebut telah terjadwal dan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak akan membatalkan keikutsertaannya.
Surat Resmi PDI Perjuangan dan Instruksi Megawati
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan setelah mempertimbangkan dinamika politik nasional, khususnya terkait penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
Surat tersebut mengacu pada Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP yang memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum dalam pengambilan keputusan partai. Megawati menginstruksikan kepala daerah yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera kembali dan menunggu arahan lebih lanjut.
Selain itu, Megawati juga meminta para kepala daerah untuk tetap berkomunikasi aktif dengan DPP PDIP dan siap siaga atas arahan selanjutnya. Tercatat, sebanyak 505 kepala daerah akan mengikuti retret tersebut setelah pelantikan pada 20 Februari 2025.
Retret kepala daerah di Magelang, yang rencananya diikuti oleh 505 kepala daerah, menjadi sorotan setelah adanya instruksi dari Megawati Soekarnoputri. Pernyataan Dedi Mulyadi memberikan perspektif yang berbeda, menekankan pentingnya keseimbangan antara loyalitas partai dan tanggung jawab pemerintahan.
