Digitalisasi Pajak Daerah Sumatera Barat Makin Canggih, Empat Wajib Pajak Beruntung Raih Hadiah Umrah

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutakhirkan sistem Digitalisasi Pajak Daerah Sumatera Barat demi efisiensi dan menutup celah kebocoran PAD. Simak dampaknya!

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) secara progresif memutakhirkan sistem digitalisasi pengelolaan pajak daerah. Langkah strategis ini diambil untuk menciptakan sistem yang lebih modern, terintegrasi, dan efisien. Tujuannya adalah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, pada Jumat lalu di Padang, menegaskan urgensi perubahan ini. Menurutnya, ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat dan ruang fiskal daerah yang terbatas menuntut inovasi. Metode manual yang lambat dan rawan ketidakteraturan tidak lagi relevan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Inisiatif ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Keberhasilan digitalisasi ini sangat bergantung pada sinergi dan dukungan penuh dari berbagai pihak. Ini mencakup pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, perbankan, hingga partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya Digitalisasi untuk Efisiensi PAD

Ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama bagi Sumatera Barat. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi krusial untuk kemandirian fiskal. Digitalisasi pengelolaan pajak diharapkan mampu menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal ini.

Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menyoroti bahwa tantangan terbesar bukan hanya potensi pajak yang belum tergali. Namun juga sistem pengelolaan yang masih konvensional dan belum terintegrasi secara optimal. Sistem lama ini seringkali menimbulkan inefisiensi dan potensi kebocoran pendapatan yang signifikan.

Pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), saat ini masih mendominasi struktur PAD Sumbar. Dengan sistem digital yang lebih canggih, diharapkan proses identifikasi, penagihan, dan pelaporan pajak dapat berjalan lebih cepat dan akurat. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah secara keseluruhan.

Dukungan Lintas Sektor dan Program Stimulus Pajak

Pemprov Sumbar tidak bekerja sendiri dalam upaya digitalisasi ini, melainkan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua DPD Provinsi Sumbar, Muhidi, menekankan bahwa pajak merupakan bentuk gotong royong modern untuk pembangunan daerah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem baru ini.

Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, juga menegaskan pentingnya PKB sebagai sumber PAD strategis. Dukungan dari kepolisian melalui sistem digital akan semakin mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini. Integrasi data antar instansi diharapkan dapat meminimalisir data ganda dan meningkatkan akurasi.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga aktif memberikan stimulus kepada wajib pajak, salah satunya melalui program pemutihan PKB. Program ini terbukti berhasil menghapus tunggakan lebih dari 106 ribu kendaraan. Sejak 25 Juni 2025, inisiatif ini telah menambah pendapatan sebesar Rp46,28 miliar, menunjukkan efektivitas pendekatan ini.

Gebyar Pajak dan Penghargaan Kepatuhan

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan apresiasi, Pemprov Sumbar menggelar acara Gebyar Pajak dan High Level Meeting. Forum ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dan perwakilan instansi vertikal. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam mendukung digitalisasi pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Acara tersebut menjadi wadah efektif untuk menyatukan langkah lintas sektor, membahas integrasi data, penguatan infrastruktur digital, dan harmonisasi regulasi. Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar, Direktur Utama Bank Nagari, dan Kepala Kantor Wilayah DJP Sumbar turut hadir. Ini menunjukkan dukungan dari sektor keuangan dan perpajakan nasional.

Dalam kesempatan tersebut, sebanyak empat wajib pajak beruntung mendapatkan hadiah paket umrah, disertai 50 hadiah menarik lainnya. Pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada instansi dan perangkat daerah yang berprestasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Acara Gebyar Pajak dan High Level Meeting tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan perwakilan penting, antara lain: