Sumatera Barat Optimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai strategi, seperti diskon pajak kendaraan, kebijakan TPP ASN, dan optimalisasi aset daerah, guna mengatasi keterbatasan anggaran.
Padang, 10 Oktober 2025 - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah berupaya keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai solusi atas tantangan fiskal yang dihadapi. Keterbatasan anggaran memaksa Pemprov Sumbar untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pendanaan guna menunjang program pembangunan.
Strategi Optimalisasi PAD
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menjelaskan bahwa optimalisasi potensi retribusi dan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan PAD. "Optimalisasi potensi retribusi dan mendorong kepatuhan pajak masyarakat menjadi solusi untuk meningkatkan PAD. Ini penting untuk menyiasati keterbatasan fiskal daerah yang semakin menyempit," ujar Gubernur Mahyeldi dalam keterangan pers di Padang, Senin lalu.
Pemprov Sumbar menyadari pentingnya efisiensi anggaran, namun pembangunan tetap harus berjalan. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi solusi untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk peningkatan PAD adalah pajak kendaraan bermotor.
Insentif Pajak dan Disiplin ASN
Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, Pemprov Sumbar memberikan insentif berupa diskon pajak kendaraan. "Diskon pajak ini untuk mendorong masyarakat agar lebih taat membayarkan kewajibannya," jelas Gubernur Mahyeldi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan secara signifikan.
Tidak hanya masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar juga turut didorong untuk taat pajak. Kepatuhan pajak ASN bahkan dikaitkan dengan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) melalui Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor: 082/SE-GSB/BAPENDA/2025. "Khusus PNS, bagi yang tidak patuh, pembayaran TPP-nya akan ditunda," tegas Gubernur Mahyeldi.
Optimalisasi Aset Daerah
Selain pajak, Pemprov Sumbar juga berupaya memaksimalkan pendapatan dari retribusi melalui skema sewa pemanfaatan aset milik daerah. "Semua aset yang berpotensi untuk bisa meningkatkan PAD melalui retribusi akan dipetakan lebih rinci dan segera dieksekusi," kata Gubernur Mahyeldi. Langkah ini menandakan komitmen Pemprov Sumbar untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah.
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Yozawardi Usama Putra, menekankan peran aktif seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mensukseskan program ini. "Agar SE tersebut efektif, harus ada penekanan di masing-masing OPD, jangan hanya dibebankan kepada Bapenda," ujarnya. Kerja sama dan koordinasi antar OPD sangat penting untuk memastikan efektivitas program optimalisasi PAD ini.
Kesimpulan
Upaya Pemprov Sumbar dalam mengoptimalkan PAD di tengah keterbatasan anggaran menunjukkan komitmen yang kuat untuk tetap menjalankan program pembangunan. Strategi yang diterapkan, mulai dari pemberian diskon pajak, kebijakan TPP ASN, hingga optimalisasi aset daerah, diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan dan mendukung keberlanjutan pembangunan di Sumatera Barat.