Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Jayawijaya Dorong Optimalisasi Retribusi Sampah untuk Tingkatkan PAD
Pemkab Jayawijaya Dorong Optimalisasi Retribusi Sampah untuk Tingkatkan PAD

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berupaya optimalkan retribusi sampah lewat Perda baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp800 juta.

Pemkab Manokwari Terapkan Retribusi Sampah: Rp50.000 per KK, Target PAD Meningkat
Pemkab Manokwari Terapkan Retribusi Sampah: Rp50.000 per KK, Target PAD Meningkat

Pemerintah Kabupaten Manokwari memberlakukan retribusi sampah sebesar Rp50.000 per bulan per kepala keluarga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Supiori Bidik Rp16 Miliar PAD dari Objek Pajak Baru di 2025
Supiori Bidik Rp16 Miliar PAD dari Objek Pajak Baru di 2025

Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, mengincar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp16 miliar pada 2025 dengan mengidentifikasi sumber-sumber pajak baru seperti galian C dan retribusi pasar.

Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci
Target PAD Papua Rp515 Miliar di 2025: Kerja Sama dan Inovasi Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Papua optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp515 miliar pada 2025 melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor dan inovasi daerah.

Pendapatan Pajak Manokwari Triwulan I Capai Rp15,9 Miliar, Opsen PKB-BBNKB Jadi Pendongkrak Utama
Pendapatan Pajak Manokwari Triwulan I Capai Rp15,9 Miliar, Opsen PKB-BBNKB Jadi Pendongkrak Utama

Bapenda Manokwari laporkan realisasi pajak triwulan I tahun 2025 mencapai Rp15,9 miliar, melampaui target dan didorong oleh peningkatan signifikan dari Opsen PKB dan BBNKB.

Target PAD Supiori Tembus Rp18 Miliar di 2025, Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran
Target PAD Supiori Tembus Rp18 Miliar di 2025, Strategi Hadapi Efisiensi Anggaran

Pemkab Supiori, Papua, optimistis PAD akan mencapai Rp18 miliar pada 2025, meskipun menghadapi efisiensi anggaran signifikan akibat Inpres No. 1/2025 dan PMK No. 29/2025.

DPRK dan Pemkab Manokwari Jalin Sinergi Tingkatkan PAD
DPRK dan Pemkab Manokwari Jalin Sinergi Tingkatkan PAD

DPRK dan Pemkab Manokwari berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi dan inovasi, menargetkan Rp153 miliar pada tahun 2025.

Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target
Target PAD Papua 2025 Turun Menjadi Rp515 Miliar, Pemprov Optimistis Capai Target

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tahun 2025 turun menjadi Rp515 miliar akibat pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang dilimpahkan ke kabupaten/kota, namun Pemprov Papua optimistis dapat mencapai target tersebut.

Pemkab Manokwari Raih Pendapatan Pajak Rp8,2 Miliar dalam 1,5 Bulan
Pemkab Manokwari Raih Pendapatan Pajak Rp8,2 Miliar dalam 1,5 Bulan

Penerimaan pajak Pemkab Manokwari mencapai Rp8,2 miliar hanya dalam waktu 1,5 bulan pertama tahun 2025, berkat sistem digitalisasi dan optimasi pajak kendaraan bermotor.

Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan
Target PAD Manggarai Barat Rp318 Miliar di 2025: Strategi dan Tantangan

Pemkab Manggarai Barat, NTT, optimistis capai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp318 miliar di 2025 melalui digitalisasi, optimalisasi pajak, dan pengembangan industri unggulan, kendati APBD masih bergantung pada DAU.

Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025
Pemkab Biak Numfor dan DPRK Dorong Peningkatan PAD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan DPRK mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan pungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp44 miliar pada tahun 2025.

Sumatera Barat Optimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran
Sumatera Barat Optimalkan PAD di Tengah Keterbatasan Anggaran

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat berbagai strategi, seperti diskon pajak kendaraan, kebijakan TPP ASN, dan optimalisasi aset daerah, guna mengatasi keterbatasan anggaran.