Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya berupaya optimalkan retribusi sampah lewat Perda baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp800 juta.

Pemkot Bengkulu memberlakukan retribusi sampah bagi PKL di Pantai Pasir Putih hingga Pantai Jakat untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan PAD, dengan besaran retribusi bervariasi mulai dari Rp2.000 hingga Rp35.000 per bulan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari memberlakukan retribusi sampah sebesar Rp50.000 per bulan per kepala keluarga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangka tengah menyusun skema penanganan sampah baru karena pengurangan tenaga honorer dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah.

DPRD Kota Palu mendesak Dinas Lingkungan Hidup memaksimalkan layanan angkutan sampah agar program kebersihan kota berjalan optimal dan masyarakat merasa puas atas retribusi yang dibayarkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menargetkan pendapatan Rp76 juta dari pengelolaan sampah pada 2025, meningkat dari target Rp68 juta di tahun 2024, berkat regulasi baru dan kontribusi perusahaan di Ibu Kota Nusantara.

Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan keringanan retribusi sampah kepada pedagang takjil selama Ramadhan 1446 H, meskipun produksi sampah meningkat signifikan.

Pemkot Bengkulu berhasil meraih pendapatan asli daerah (PAD) Rp400 juta dari retribusi sampah hingga Februari 2025, didorong sosialisasi Perda baru dan penagihan aktif.

Pemerintah Kota Bengkulu mendesak Indomaret segera melunasi tunggakan retribusi sampah selama 1,5 tahun senilai Rp60 juta lebih, yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Bengkulu mendesak Indomaret segera melunasi tunggakan retribusi sampah selama 1,5 tahun senilai Rp60 juta lebih, yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).