Pemkot Bengkulu Desak Indomaret Bayar Tunggakan Retribusi Sampah Rp60 Juta
Pemerintah Kota Bengkulu mendesak Indomaret segera melunasi tunggakan retribusi sampah selama 1,5 tahun senilai Rp60 juta lebih, yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu tengah gencar menagih tunggakan retribusi sampah kepada salah satu perusahaan ritel besar, Indomaret. Tunggakan tersebut mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu lebih dari Rp60 juta, dan telah menunggak selama satu setengah tahun. Hal ini berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, Riduan, menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada Indomaret. "Sudah kita beberapa kali surati dan memberikan peringatan itu mereka menunggak biaya retribusi sampah hampir 1,5 tahun tidak membayar," ungkap Riduan saat ditemui di Kantor Wali Kota Bengkulu, Senin.
Penunggakan ini menimbulkan masalah ganda. Selain berdampak pada PAD, DLH juga menghadapi dilema dalam pengelolaan sampah. Penghentian sementara pengangkutan sampah dari gerai Indomaret mengakibatkan penumpukan sampah di depan toko, yang menjadi permasalahan baru.
Indomaret Diberi Dua Pilihan
DLH Kota Bengkulu memberikan dua opsi kepada manajemen Indomaret. Pertama, segera melunasi tunggakan retribusi sampah senilai Rp60 juta lebih. Kedua, jika keberatan membayar, Indomaret harus membuat surat pernyataan untuk mengangkut sampahnya sendiri dan tidak membebani DLH Kota Bengkulu. "Untuk total tunggakan mencapai Rp60 juta lebih. Tidak semua gerai yang diangkut sebab ada sejumlah gerai yang di luar jangkauan DLH," terang Riduan.
Langkah tegas ini diambil karena penunggakan tersebut mengganggu realisasi PAD dari sektor sampah. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa realisasi PAD dari sektor sampah hingga Desember 2024 baru mencapai Rp1,57 miliar dari target Rp3,38 miliar. Rinciannya, retribusi jasa pelayanan persampahan mencapai Rp1,18 miliar (dari target Rp3 miliar), retribusi jasa penyediaan penyedotan tinja Rp19,2 juta (dari target Rp30 juta), dan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah laboratorium Rp371,68 juta (dari target Rp350 juta).
Pemkot Bengkulu menyadari pentingnya peran serta masyarakat dan perusahaan dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, sosialisasi terkait Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang tarif retribusi pelayanan persampahan terus dilakukan. Perda ini menggantikan Perda Nomor 5 Tahun 2011. Selain sosialisasi, DLH juga aktif melakukan penagihan langsung kepada pihak-pihak yang menunggak retribusi.
Upaya Pemkot Bengkulu Optimalkan PAD
Pemkot Bengkulu berupaya keras mengoptimalkan PAD dari berbagai sektor, termasuk sektor pengelolaan sampah. Penagihan tunggakan retribusi kepada Indomaret merupakan salah satu upaya untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam penagihan ini akan memberikan dampak positif terhadap program-program pembangunan di Kota Bengkulu.
Langkah Pemkot Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menagih tunggakan retribusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta perusahaan akan pentingnya kepatuhan dalam membayar retribusi. Hal ini penting untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah dan pembangunan daerah.
Terkait dengan tunggakan Indomaret, Pemkot Bengkulu berharap permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan segera. Komunikasi dan negosiasi yang intensif diharapkan dapat menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ke depan, diharapkan tidak terjadi lagi penunggakan retribusi sampah dari pihak manapun.
