Kemenkeu Dorong Padang Optimalkan Pengelolaan Sampah, Hemat Rp42,2 Miliar
Kementerian Keuangan mendorong Pemkot Padang untuk mengelola sampah secara lebih efektif guna mengurangi biaya operasional hingga Rp42,2 miliar dan mengalihkan anggaran ke sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Padang, 13 Februari 2024 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memberikan dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Padang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran yang mencapai Rp42,2 miliar pada tahun 2024.
Kepala DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, dalam diskusi Kemenkeu Peduli Sampah di Padang, Kamis lalu, menyatakan bahwa anggaran pengelolaan sampah yang besar tersebut masih dapat ditekan. "DJPb melihat anggaran puluhan miliar ini masih dapat dikurangi dengan catatan kita bisa mengelola dan mengolah sampah dengan lebih efektif," ujarnya.
Potensi Penghematan dan Pendapatan dari Sampah
Data dari DJPb Sumbar menunjukkan Kota Padang menghasilkan sekitar 643 ton sampah per hari pada tahun 2023, angka yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Pengelolaan sampah di tahun 2023 menghabiskan Rp30,1 miliar, dan melonjak menjadi Rp42,2 miliar di tahun 2024. Syukriah menekankan, penghematan anggaran ini sangat penting agar dana tersebut dapat dialokasikan untuk program prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Kemenkeu melihat potensi besar dalam pengelolaan sampah. "Sampah ini sebenarnya menjadi potensi pendapatan kalau kita bisa mengolahnya menjadi pupuk organik atau bahan bakar alternatif," kata Syukriah. Lebih dari 60 persen sampah di Padang merupakan sampah organik yang dapat diolah kembali menjadi pupuk.
Strategi Pengelolaan Sampah Kota Padang
Penjabat Wali Kota Padang, Andree Algamar, menyatakan bahwa program Kemenkeu Peduli Sampah selaras dengan komitmen nasional dan global untuk mencapai zero waste pada tahun 2050. Ia mengungkapkan bahwa hampir 70 persen sampah di Kota Padang merupakan sampah organik, dengan 63 persennya berupa sisa makanan, 12,4 persen sampah plastik, dan sisanya jenis sampah lain.
Andree mengakui perlunya upaya besar dalam pengelolaan sampah di Kota Padang. Saat ini, sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), bukannya diolah untuk menghasilkan nilai ekonomis. Pemkot Padang perlu meningkatkan efisiensi dan mencari solusi inovatif untuk masalah ini.
Solusi dan Tantangan
Mengubah sampah menjadi sumber pendapatan memerlukan strategi komprehensif. Ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah, pengembangan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai, dan investasi dalam teknologi pengolahan sampah yang tepat. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
Tantangannya terletak pada perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya teknologi pengolahan sampah yang canggih. Namun, dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, Kota Padang dapat mengurangi beban anggaran, meningkatkan pendapatan, dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Inisiatif Kemenkeu untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kota Padang merupakan langkah penting. Dengan mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan potensi ekonomi dari sampah, Padang dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program-program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi semua pihak dan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
