Pemkot Padang dan DJPb Bahas Program Kemenkeu Peduli Sampah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat bersama Pemkot Padang membahas pengelolaan sampah berkelanjutan melalui Program Kemenkeu Peduli Sampah, yang bertujuan menciptakan kota Padang yang bersih dan ramah lingkungan.

Kota Padang, Sumatera Barat – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menggelar diskusi penting Senin lalu (27/1) terkait pengelolaan sampah. Fokusnya? Tata kelola sampah berkelanjutan melalui Program Kemenkeu Peduli Sampah.

Program ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kota Padang sebagai kota bersih dan ramah lingkungan. Agunan P. Samosir dari Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan hal ini di Padang. Ia menambahkan bahwa sinergi Kemenkeu dan pemerintah daerah sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik.

Salah satu kunci keberhasilan, menurut Samosir, adalah pemilahan sampah. Walau tak langsung mengurangi volume sampah secara drastis, langkah ini krusial untuk mengatasi masalah sampah secara menyeluruh. Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan komprehensif, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir.

Banyak daerah, kata Samosir, hanya fokus pada pengumpulan dan pengangkutan, mengabaikan pengolahan. Padahal, pengolahan sampah efektif mengurangi sampah hingga 85 persen dari sumbernya. Untuk mengoptimalkan Program Kemenkeu Peduli Sampah, Samosir menyarankan koordinasi Kantor Wilayah DJPb Sumbar dengan Kanwil DJPb Jawa Tengah, belajar dari keberhasilan Cilacap yang menerapkan teknologi Refuse-Derived Fuel (RDF).

Kota Padang sendiri menghasilkan sekitar 600 ton sampah setiap harinya (data 2023). Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah yang optimal. Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang, Auwilla Putri, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam upaya ini.

DLH Padang mengusulkan pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) berbasis masyarakat. LPS ini akan dilengkapi insentif, seperti BPJS dan tunjangan hari raya bagi petugas pengumpul sampah. Auwilla berharap LPS dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, meminimalisir pembuangan sampah sembarangan, seperti ke sungai atau pembakaran sampah.

Selain itu, DLH Padang juga mengusulkan insentif berupa pengurangan retribusi hingga 30 persen bagi warga yang aktif memilah sampah, serta penguatan sistem pendataan untuk memaksimalkan penarikan retribusi. Dengan berbagai strategi ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Padang dapat lebih efektif dan berkelanjutan.