Menteri LHK memberikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Surabaya atas keberhasilannya dalam mengelola sampah, khususnya target 500 RW memiliki pengolahan sampah mandiri, menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia.

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD-RI mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam pengelolaan sampah, guna mengatasi masalah sampah nasional yang semakin mendesak.

Kota Banjarmasin berhasil mengurangi titik kritis penumpukan sampah setelah penutupan TPAS Basirih, berkat program 100 hari kerja Wali Kota dan optimalisasi TPS-3R.

Pemkab Penajam Paser Utara mengajak warga memilah sampah, khususnya yang bernilai ekonomis, untuk mengurangi timbulan sampah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program bank sampah.

Pemerintah Kabupaten Bantul siapkan lahan di Bawuran untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik, menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Wakil Menteri Pariwisata menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab untuk mencapai sektor pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi, seperti yang diterapkan di Desa Wisata Hariara Pohan.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah gencar mempercepat pengelolaan sampah setelah mendapat sanksi administrasi dari KLHK, dengan langkah-langkah strategis mulai dari pengaktifan TPS3R hingga pengadaan sarana prasarana baru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan program inovatif yang memungkinkan warga menukarkan sampah anorganik yang telah dipilah dengan sembako, guna mengatasi masalah sampah dan meningkatkan kesadaran lingkungan.

Wakil Ketua MPR RI mendorong gerakan lingkungan 'zero waste' berbasis masyarakat menjadi kebijakan nasional, terinspirasi oleh keberhasilan Kampung Cibunut, Bandung.

Bencana longsor sampah 2005 mendorong Indonesia mencari solusi pengelolaan sampah yang optimal, memadukan teknologi seperti PLTSa dan RDF dengan perubahan perilaku masyarakat.

Bank Sampah di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu, berhasil mengurangi sampah rumah tangga hingga 80 persen berkat kesadaran warga dan kolaborasi berbagai pihak.

Rencana pemindahan insinerator RS Ruslan Mataram ke TPS Sandubaya terhambat penumpukan sampah, memaksa DLH Mataram mencari solusi jangka pendek dan panjang untuk mengatasi masalah sampah.

Pemkab Penajam Paser Utara berhasil mengurangi timbulan sampah dengan memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah, yang juga meningkatkan pendapatan warga setempat.

Suku Dinas LH Jaksel mengarahkan sisa Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diolah menjadi maggot di Kelompok Tani Hutan Laskaru Jagakarsa guna mengurangi sampah organik dan mendukung budidaya maggot.

Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Bank Dunia untuk mencari solusi penanganan krisis sampah di Indonesia melalui Focus Group Discussion (FGD) dan pengembangan infrastruktur pengolahan sampah.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) luncurkan inisiatif ESG di sektor transportasi untuk memperingati Hari Bumi, berupa daur ulang seragam dan konservasi energi, serta kolaborasi dengan WWF Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meminta desa mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah guna mengatasi masalah sampah yang semakin mengkhawatirkan dan menjaga kebersihan lingkungan.

Pangdam IX Udayana mengusulkan pembentukan satgas untuk mengurangi sampah plastik di Bali, mendapat dukungan penuh dari Gubernur Bali Wayan Koster, dengan sinergi TNI-Pemprov diharapkan program pengurangan sampah plastik dapat berjalan efektif.

Dinas LH Kabupaten Bekasi meningkatkan penegakan hukum untuk mengatasi masalah sampah, menutup TPS ilegal, dan mengesahkan Raperda pengelolaan sampah.

Anggota DPR Putra Nababan soroti pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan, mendorong EPR, dan apresiasi kebijakan Pemprov Bali dalam mengurangi sampah plastik.