Pemkot Bengkulu akan mengevaluasi Perumda Tirta Hidayah secara menyeluruh terkait keluhan masyarakat atas layanan air bersih yang buruk dan pembengkakan anggaran belanja pegawai.

Pemerintah Kota Bengkulu optimistis meraih predikat Swasti Saba Wiwerda dalam penilaian Forum Kota Sehat (FKS) tahun 2025, dengan peningkatan layanan kesehatan sebagai fokus utama.

Pemkot Bengkulu mencatat tunggakan pajak kendaraan dinas mencapai Rp7,8 miliar dari 7.670 unit, memicu seruan percepatan pembayaran tunggakan pajak tersebut.

Pemerintah Kota Bengkulu mencabut izin pedagang yang menjual minuman keras di kawasan Pantai Panjang, fokus pada penataan kawasan wisata yang aman dan ramah keluarga.

Kapal wisata Tiga Putera yang tenggelam di perairan Bengkulu hanya memiliki izin usaha, tanpa izin keselamatan dari KSOP, mengakibatkan korban jiwa dan sorotan pada regulasi wisata laut yang longgar.

Pemkot Bengkulu menerima dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2024 sebesar Rp33,95 miliar dari Pemprov Bengkulu, yang akan digunakan untuk program BPJS kesehatan gratis, pembangunan jalan, dan infrastruktur lainnya.

Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan eliminasi stunting dengan berbagai strategi dan anggaran Rp2,7 miliar, ditunjang penurunan prevalensi signifikan dari 12,9 persen menjadi 6,7 persen.

Pemerintah Kota Bengkulu mengajak orang tua untuk meningkatkan pengawasan anak guna mencegah keterlibatan mereka dalam aksi geng motor menyusul penangkapan tiga pelaku pengeroyokan.

Pemerintah Kota Bengkulu mengimbau nelayan untuk berhenti menangkap benih lobster ilegal dan menawarkan bantuan perikanan senilai Rp18 miliar untuk mendukung nelayan lokal.

Pemerintah Kota Bengkulu umumkan jadwal seleksi kompetensi PPPK tahap kedua pada 12-14 Mei 2025 di UPT BKN Bengkulu, dengan aturan ketat dan sanksi tegas bagi pelanggar.

Pemkot Bengkulu akan merazia anak-anak nakal dan meluncurkan program pembinaan khusus untuk menyelamatkan generasi muda dari perilaku negatif, menindaklanjuti instruksi Gubernur Bengkulu.

Pemerintah Kota Bengkulu resmi mengelola kawasan Pantai Panjang hingga Pantai Jakat, dengan target menjadikan kawasan tersebut berkelas internasional melalui penataan dan penertiban bangunan ilegal.

Pemkot Bengkulu menunda perluasan TPA Air Sebakul hingga hasil kajian kelayakan tanah dari KJPP keluar, dengan anggaran Rp3,5 miliar telah disiapkan untuk proyek perluasan lahan seluas tiga hektare.

Pemkot Bengkulu melakukan penertiban besar-besaran terhadap ribuan spanduk dan reklame ilegal yang merusak estetika kota dan merugikan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota dan Provinsi Bengkulu akan melakukan tukar aset strategis, termasuk Pantai Panjang dan Hotel Merah Putih, guna optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelayanan publik.

Pemerintah Kota Bengkulu memberikan insentif Rp5 juta kepada Ketua RT yang berhasil mendorong warganya melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu, memanfaatkan aplikasi PADEK untuk kemudahan pembayaran.

Pemerintah Kota Bengkulu optimistis meraih predikat madya Kota Layak Anak (KLA) pada 2025 melalui peningkatan fasilitas dan kolaborasi antar OPD.

Anggota DPR RI Erna Sari Dewi meminta Pemda Bengkulu bijak dalam penataan pantai, agar relokasi pedagang tidak merugikan perekonomian mereka.

Pemerintah Kota Bengkulu meluncurkan program NIB gratis bagi pelaku UMKM, memudahkan akses legalitas usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemkot Bengkulu menggelontorkan Rp10,8 miliar dari APBD 2025 untuk membangun kawasan Jalan S. Parman menjadi pusat wisata dan ekonomi baru bernama 'Belungguk Point', terinspirasi Malioboro Yogyakarta.