Kementerian PPPA dan Wanita Syarikat Islam bersinergi hadapi darurat kekerasan seksual serta isu krusial lainnya demi penguatan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia.

Kota Semarang berhasil meraih predikat tertinggi sebagai Kota Layak Anak, sebuah pencapaian membanggakan yang menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak anak.

Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) untuk ketiga kalinya. Temukan bagaimana Lampung memastikan hak anak terpenuhi hingga meraih predikat ini.

Pemkab Banyuwangi kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Nindya dua tahun berturut-turut. Simak upaya dan komitmen Banyuwangi dalam menciptakan lingkungan ramah anak.

Kabupaten Nagan Raya sukses meraih Penghargaan KLA Nindya dari Kementerian PPPA. Simak bagaimana capaian ini menjadi tonggak penting bagi pemenuhan hak anak di daerah.

Pemerintah Kota Samarinda mengajukan tiga sekolah untuk standardisasi Sekolah Ramah Anak, sebuah langkah penting dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Bagaimana prosesnya dan apa tantangannya?

Pemerintah Kota Bandarlampung berhasil meraih penghargaan Kategori Nindya sebagai Kota Ramah Anak, memotivasi peningkatan program pro-anak dan perempuan.

Kementerian PPPA meluncurkan program care economy untuk menciptakan jenjang karier PRT dan pengasuh, membuka peluang ekonomi baru bagi perempuan Indonesia.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani sukses membawa daerahnya meraih penghargaan Provinsi Layak Anak 2025, sebuah pengakuan atas komitmen perlindungan anak.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendesak industri penyiaran untuk menciptakan program ramah anak di era digital, menekankan peran media dalam membentuk perilaku dan perspektif generasi muda.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi dalam melindungi perempuan dan anak, mengajak Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) berkolaborasi dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Kota Bengkulu optimistis meraih predikat madya Kota Layak Anak (KLA) pada 2025 melalui peningkatan fasilitas dan kolaborasi antar OPD.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) berkomitmen mendukung renovasi kantor UPTD PPA Batam yang direncanakan tahun 2026, meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Sinergi Kementerian UMKM dan Kementerian PPPA dinilai Ipemi akan meningkatkan signifikan kontribusi perempuan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam sektor UMKM.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) raih rekor MURI setelah 2.000 pria mengikuti program vasektomi, sebagai upaya menekan angka fertilitas dan mendorong kesetaraan gender dalam KB.

Kementerian PPPA dan PP ‘Aisyiyah perkuat kolaborasi untuk melindungi perempuan dan anak melalui program pengembangan Ruang Bersama Indonesia, perluasan call center SAPA 129, dan satu data gender berbasis desa.

Menteri Sosial dan Menteri PPPA menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menteri PPPA tekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk melindungi anak di Cilincing, Jakarta Utara, yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tekankan peran penting organisasi perempuan, khususnya Muslimat NU, dalam mewujudkan Gerakan Ramadan Ramah Anak.

Kementerian PPPA menyatakan terdapat 10.026 fasilitas penitipan anak di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi untuk mendukung produktivitas orang tua yang bekerja.