Polresta Ambon menggelar Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan PKDRT kepada 200 jemaat Gereja Ebenhaezer, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak.

Ratusan anak di Lombok Tengah turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap praktik perkawinan anak yang merampas hak dan masa depan. Apa pesan mereka kepada pemerintah?

Pemerintah Kota Surabaya dan PKK bersinergi menggelar kampanye masif stop perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak, melibatkan berbagai elemen masyarakat demi masa depan generasi.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) Kalimantan Selatan berkomitmen penuh mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Simak langkah strategis dan peran Forum Anak Daerah!

TP PKK menekankan penguatan pendidikan anak sangat krusial untuk mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas, demi menyongsong Generasi Emas 2045 yang kompetitif di kancah global.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya ruang aman dan waktu bermain sebagai hak anak yang harus dipenuhi. Simak bagaimana upaya pemerintah mendorong pemenuhan hak ini dan melestarikan permainan tradisional.

Bupati Jayapura Yunus Wonda tegas mengimbau masyarakat agar tidak lagi melakukan pemalangan sekolah, menekankan pentingnya menjaga hak pendidikan anak-anak di tengah persoalan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak seluruh masyarakat menjadi bagian ekosistem perlindungan anak Jakarta. Provinsi ini telah diakui sebagai layak anak sejak 2022.

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 menjadi titik krusial untuk kembali menciptakan ruang inklusif dan mendukung penuh aspirasi anak di Indonesia menuju Indonesia Layak Anak 2030.

Pemerintah luncurkan tiga program unggulan: Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan Revitalisasi Sekolah, sebagai wujud komitmen penuhi hak anak Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus, mengenang sosoknya yang dicintai dan dihormati lintas agama serta kontribusinya pada perdamaian dunia.

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mengesahkan Perda Kekhususan tentang Kota Layak Anak (KLA) untuk melindungi hak anak, meski menghadapi penyesuaian status DKI menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Kota Depok berencana membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk melindungi anak dari kekerasan, bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti kurangnya fasilitas pojok ramah anak di rest area jalan tol, terutama menjelang musim mudik Lebaran, yang berpotensi membahayakan anak-anak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tekankan peran penting organisasi perempuan, khususnya Muslimat NU, dalam mewujudkan Gerakan Ramadan Ramah Anak.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan di berbagai sektor usaha, khususnya sektor informal, untuk mencegah eksploitasi pekerja anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Provinsi Lampung menjamin akses pendidikan bagi remaja korban perkawinan anak di Lampung Timur, bahkan menyediakan alternatif pendidikan non-formal jika diperlukan.

MPR RI mengkhawatirkan peningkatan jumlah pekerja anak di Indonesia akibat gejolak ekonomi global dan menyerukan antisipasi segera melalui berbagai langkah strategis.

Danrem 051/Wkt, Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso, menginstruksikan pendataan panti asuhan di Kabupaten Bekasi untuk memastikan perlindungan hukum dan hak-hak anak, termasuk kepemilikan akta kelahiran.

KPAI mengajak masyarakat memanfaatkan Ramadhan untuk memperkuat gerakan ramah anak dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia yang masih memprihatinkan.