Fakta Mengejutkan: DP3AKB Papua Tegaskan Pentingnya Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan Berdasarkan Survei Nasional

DP3AKB Papua menekankan urgensi Pencegahan Kekerasan Anak dan perempuan. Data survei nasional mengungkap fakta miris, mendorong penguatan advokasi dan layanan perlindungan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua baru-baru ini menegaskan kembali urgensi pencegahan kekerasan. Penekanan ini disampaikan dalam upaya serius melindungi perempuan dan anak di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil survei nasional yang masih menunjukkan tingkat kerentanan yang signifikan.

Plt Kepala DP3AKB Provinsi Papua, Josefient B. Wandosa, menyampaikan pernyataan ini usai lokakarya Kabupaten Layak Anak di Sentani. Menurutnya, data dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidang Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 sangat mengkhawatirkan. Survei tersebut mengungkapkan fakta bahwa satu dari empat perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Lebih lanjut, data juga menunjukkan bahwa dua dari sepuluh anak laki-laki dan empat dari sepuluh anak perempuan berusia 13-17 tahun tercatat pernah mengalami satu bentuk kekerasan. Angka-angka ini, meskipun memprihatinkan, tidak dimaksudkan untuk menakuti. Sebaliknya, data ini menjadi dasar pijakan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan anak dan perempuan secara kolektif dan terarah.

Menganalisis Data Kekerasan dan Urgensi Penanganan

Josefient B. Wandosa menekankan bahwa angka-angka survei tersebut harus menjadi acuan utama. Data ini sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan efektif. Pemerintah Provinsi Papua tidak hanya terpaku pada statistik semata, tetapi terus mendorong penguatan advokasi yang berkelanjutan.

Edukasi yang komprehensif juga menjadi pilar penting dalam strategi ini. Peningkatan layanan perlindungan yang ramah bagi perempuan dan anak menjadi prioritas utama. Ini termasuk memastikan bahwa setiap korban dapat mengakses bantuan tanpa hambatan. Pencegahan kekerasan anak membutuhkan pendekatan multi-aspek yang terintegrasi.

Edukasi sejak dini mengenai kesetaraan gender dan penghargaan terhadap martabat manusia dianggap krusial. Pemahaman ini diharapkan dapat menekan angka kekerasan secara signifikan di masa mendatang. Dengan menanamkan nilai-nilai ini sejak dini, masyarakat diharapkan lebih peka terhadap isu-isu kekerasan.

Strategi Penguatan Perlindungan dan Kolaborasi Lintas Sektor

DP3AKB Papua saat ini sedang mempercepat pembentukan unit layanan perlindungan. Unit-unit ini akan ditempatkan di tingkat kampung dan kelurahan untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Tujuannya adalah agar korban kekerasan dapat memperoleh pendampingan hukum, medis, maupun psikologis secara cepat dan tepat.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan kekerasan anak. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman. Lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga organisasi masyarakat sipil diharapkan turut serta.

Perubahan pola pikir masyarakat adalah target utama yang harus didorong bersama. Kekerasan tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang biasa atau lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, yang harus dibiasakan adalah budaya saling menghargai, melindungi, dan mendukung satu sama lain di semua lapisan masyarakat.

Upaya ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menanggulangi isu kekerasan. Dengan sinergi dari berbagai elemen, diharapkan Papua dapat menjadi wilayah yang lebih aman. Terutama bagi perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.