Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tegas menyatakan tidak ada toleransi terhadap kekerasan di kampus dan mendorong pembentukan satgas pencegahan kekerasan seksual.

Kemenko PMK dan KemenPPPA tekankan pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak menuju Indonesia Emas 2045.

Puan Maharani menyoroti maraknya perempuan terjerat pinjol dan mendesak akses keuangan aman serta ramah perempuan, didukung regulasi ketat dan edukasi.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi dalam melindungi perempuan dan anak, mengajak Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) berkolaborasi dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

TP PKK NTT mendorong kolaborasi pentahelix untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat drastis di Nusa Tenggara Timur, dengan angka yang mengkhawatirkan.

Sinta Nuriyah Wahid mengingatkan bahaya perdagangan orang (TPPO) yang semakin canggih dan mengeksploitasi psikologis korban, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanganannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak hingga Maret 2025, mayoritas kasus kekerasan seksual dan fisik, dengan respon cepat untuk melawan stigma 'no viral, no justice'.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Choiri Fauzi mengunjungi UPTD PPA Batam untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan optimal dan mendapat apresiasi atas kinerja yang melayani 2-3 klien setiap hari

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari bersama BP3MI dan Polresta Kendari gencar sosialisasikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) guna melindungi warga, terutama perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menanggung biaya visum 15 anak korban kekerasan fisik dan seksual pada tahun ini, meskipun anggaran lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Jelang Lebaran 2025, UPZ Al Markaz Al Islami Makassar menyalurkan zakat untuk perempuan penyintas kekerasan di Makassar, berkolaborasi dengan UPTD PPA Kota Makassar.

Menteri PPPA memberikan apresiasi positif terhadap inovasi KAI yang menyediakan fitur pemilihan kursi khusus perempuan di kereta api, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan.

Kegigihan Komnas Perempuan dalam mengkampanyekan isu femisida sejak 2017 berbuah hasil; publik kini lebih familiar dengan istilah tersebut, ditandai meningkatnya permintaan informasi terkait femisida untuk berbagai keperluan.

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan pendampingan hukum dan konseling kepada tiga korban KDRT dan empat anak korban kekerasan seksual serta penelantaran di Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengumpulkan data warga sasaran program psikoedukasi untuk mencegah kekerasan, dengan fokus pada keluarga berisiko di pulau-pulau terluar.

Pemerintah Indonesia memastikan 105 perempuan korban TPPO di Myanmar mendapat perlindungan dan pemulihan psikis setelah berhasil dievakuasi dari Myawaddy.

Hari Perempuan Internasional 2025 menjadi momentum penting untuk menyerukan penghapusan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan sunat perempuan di Indonesia, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pengadilan Agama Muara Teweh resmi bekerja sama memberikan layanan pendampingan psikologis bagi korban KDRT dan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.