Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sukses gelar Karnaval Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-80 RI, menyerukan pentingnya perlindungan perempuan dan anak demi Indonesia Emas. Simak pesan utamanya!

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan dukungan penuh terhadap AILECS, sebuah ajang yang akan membahas pemanfaatan AI untuk perlindungan publik dengan AI, khususnya perempuan dan anak. Penasaran bagaimana AI berperan?

Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Lebak mengalami peningkatan signifikan hingga pertengahan Juli 2025, mencapai 124 kasus, mayoritas kekerasan seksual.

Komnas Perempuan mendesak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menghentikan gurauan seksis pejabat yang ditujukan pada perempuan, mengingat humor tersebut berpotensi melanggar UU TPKS.

DPRD Kota Bogor resmi mengesahkan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Kebijakan ini diharapkan menjadi landasan hukum kuat demi kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di berbagai sektor. Apa saja poin pentingnya?

Kasus Kekerasan Anak Serang menunjukkan tren peningkatan laporan signifikan. Apakah ini pertanda buruk atau justru indikasi kesadaran masyarakat yang kian tumbuh?

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengambil langkah progresif dengan menghadirkan payung hukum perlindungan hak pascacerai, memberikan jaminan sosial dan hukum bagi perempuan dan anak.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mendukung AKBP Ni Made Pujawati meraih Hoegeng Award 2025 atas dedikasinya dalam melindungi perempuan dan anak.

Komnas Perempuan mendesak pemerintah untuk menindak tegas grup-grup di media sosial yang terlibat dalam aktivitas seksual dan inses, serta menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.

Bareskrim Polri paparkan strategi pencegahan kekerasan berbasis gender dengan menekankan peran keluarga dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini dan pentingnya kolaborasi antar instansi.

Kemenko PMK dan KemenPPPA tekankan pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak menuju Indonesia Emas 2045.

Puan Maharani menyoroti maraknya perempuan terjerat pinjol dan mendesak akses keuangan aman serta ramah perempuan, didukung regulasi ketat dan edukasi.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi dalam melindungi perempuan dan anak, mengajak Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) berkolaborasi dalam program Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

TP PKK NTT mendorong kolaborasi pentahelix untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meningkat drastis di Nusa Tenggara Timur, dengan angka yang mengkhawatirkan.

Sinta Nuriyah Wahid mengingatkan bahaya perdagangan orang (TPPO) yang semakin canggih dan mengeksploitasi psikologis korban, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penanganannya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak hingga Maret 2025, mayoritas kasus kekerasan seksual dan fisik, dengan respon cepat untuk melawan stigma 'no viral, no justice'.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifah Choiri Fauzi mengunjungi UPTD PPA Batam untuk memastikan layanan perlindungan perempuan dan anak berjalan optimal dan mendapat apresiasi atas kinerja yang melayani 2-3 klien setiap hari

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari bersama BP3MI dan Polresta Kendari gencar sosialisasikan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) guna melindungi warga, terutama perempuan dan anak.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko menanggung biaya visum 15 anak korban kekerasan fisik dan seksual pada tahun ini, meskipun anggaran lebih sedikit dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) akan melanjutkan kerja sama dengan UGM untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual di lingkungan kampus.