Dalam peringatan Hari Kartini 2025, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia berani bersuara melawan kekerasan dan pelecehan seksual, serta mendorong perlindungan dan ruang aman bagi perempuan.

Kementerian HAM mengecam keras kasus kekerasan seksual oleh dokter residen di RSHS dan mendesak audit HAM menyeluruh di dunia pendidikan dan praktik kedokteran Indonesia.

Komnas Perempuan mengecam keras kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter residen di Bandung, Jawa Barat, dengan dua korban baru yang muncul menambah keprihatinan.

Jelang Lebaran 2025, UPZ Al Markaz Al Islami Makassar menyalurkan zakat untuk perempuan penyintas kekerasan di Makassar, berkolaborasi dengan UPTD PPA Kota Makassar.

Menteri PPPA memberikan apresiasi positif terhadap inovasi KAI yang menyediakan fitur pemilihan kursi khusus perempuan di kereta api, guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan penumpang perempuan.

Kegigihan Komnas Perempuan dalam mengkampanyekan isu femisida sejak 2017 berbuah hasil; publik kini lebih familiar dengan istilah tersebut, ditandai meningkatnya permintaan informasi terkait femisida untuk berbagai keperluan.

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko memberikan pendampingan hukum dan konseling kepada tiga korban KDRT dan empat anak korban kekerasan seksual serta penelantaran di Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Natuna mengumpulkan data warga sasaran program psikoedukasi untuk mencegah kekerasan, dengan fokus pada keluarga berisiko di pulau-pulau terluar.

Pemerintah Indonesia memastikan 105 perempuan korban TPPO di Myanmar mendapat perlindungan dan pemulihan psikis setelah berhasil dievakuasi dari Myawaddy.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan BCA untuk meningkatkan layanan call center SAPA 129 guna memberikan perlindungan optimal bagi perempuan dan anak.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan pentingnya keberanian korban kekerasan untuk melapor dan meminta dukungan penuh dari KemenPPPA dan Polri dalam upaya melindungi perempuan dan anak.

Rumah Harapan GMIT mencatat Kabupaten Kupang sebagai wilayah dengan kasus kekerasan berbasis gender terbanyak di NTT pada tahun 2024, mencapai 30 kasus, didominasi kekerasan seksual dan fisik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong peran aktif perempuan dalam perdamaian dan keamanan, menekankan perlindungan dan partisipasi bermakna dalam pengambilan keputusan.

Yayasan Vanita Naraya tekankan pentingnya agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia, mengingat setengah populasi Indonesia adalah perempuan dan peran krusial mereka dalam pertahanan dan keamanan negara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menekankan pentingnya keterlibatan parlemen dalam merealisasikan agenda Women, Peace, and Security (WPS) di Indonesia, seiring revisi Perpres dan penyusunan rencana aksi baru.

Polda Lampung mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kasus KDRT dan meningkatkan kepedulian terhadap tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga demi menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Pemkab Natuna dan Polres Natuna bersinergi melakukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, berhasil mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya enggan melapor.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, tegaskan komitmen kuat dalam melindungi perempuan dan anak melalui kebijakan yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2030, mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak Muslimat NU untuk berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan perempuan serta anak di Indonesia.