Pemerintah Kabupaten Natuna mengumpulkan data warga sasaran program psikoedukasi untuk mencegah kekerasan, dengan fokus pada keluarga berisiko di pulau-pulau terluar.

Pemerintah Indonesia memastikan 105 perempuan korban TPPO di Myanmar mendapat perlindungan dan pemulihan psikis setelah berhasil dievakuasi dari Myawaddy.

Hari Perempuan Internasional 2025 menjadi momentum penting untuk menyerukan penghapusan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan sunat perempuan di Indonesia, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pengadilan Agama Muara Teweh resmi bekerja sama memberikan layanan pendampingan psikologis bagi korban KDRT dan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.

Anggota DPRK Mimika, Dessy Putrika Rante, mendesak perempuan korban kekerasan di Mimika untuk berani melapor, mengingat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Mimika pada 2024 mencapai 84 kasus.

Pernyataan kontroversial Ahmad Dhani dan beberapa calon pemimpin daerah yang meremehkan perempuan, menjadi sorotan dan menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang memberikan contoh baik dalam melindungi perempuan di Indonesia.

Bareskrim Polri luncurkan layanan pengaduan online terpadu untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan, guna meningkatkan akses dan responsif penanganan kasus kekerasan.

KemenPPPA menghadapi tantangan dalam mewujudkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terpadu di seluruh Indonesia sebagai amanat UU TPKS, terutama terkait ketersediaan dan pelatihan SDM.

Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024, mencapai 445.502 kasus, atau naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, tegaskan komitmen kuat dalam melindungi perempuan dan anak melalui kebijakan yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2030, mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum.

Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak Muslimat NU untuk berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan perempuan serta anak di Indonesia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) di tingkat Polda dan Polres untuk meningkatkan layanan bagi korban.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan berhasil menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di tahun 2024 berkat program penyuluhan dan pendidikan pranikah, serta kerjasama dengan berbagai pihak.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin pernikahan dan perceraian karena dirasa kurang memperhatikan perspektif gender dan terdapat permasalahan diksi.