Perlindungan Anak Jadi Fokus Implementasi Ruang Bersama Indonesia

Kemenko PMK dan KemenPPPA tekankan pentingnya sistem perlindungan anak dalam implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menegaskan komitmennya dalam melindungi anak di tengah implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan RBI yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 28 April 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan perlunya membangun sistem yang kuat untuk memastikan keberhasilan RBI. "Program yang sudah ada di daerah tetap kita lanjutkan, hanya kita perlu membangun sistem supaya engagement-nya bisa jalan. Dalam hal ini kita memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak hingga nanti diimplementasikan menjadi RBI," ujarnya.

Woro juga merinci elemen penting dalam sistem perlindungan tersebut, termasuk kerangka kebijakan, pengelolaan lintas sektor, penyiapan SDM, alokasi anggaran, sarana prasarana, standar layanan, sistem monitoring dan evaluasi, serta partisipasi aktif anak dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Sistem Perlindungan Anak dalam RBI

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menambahkan bahwa seluruh masyarakat desa akan menjadi pemangku kepentingan utama dalam program RBI. Dukungan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga kementerian/lembaga sangat krusial. "Intinya, pemangku kepentingan dalam RBI adalah pihak-pihak yang memiliki tujuan bersama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak menuju Indonesia Emas 2045," kata Menteri Arifah.

KemenPPPA telah menetapkan tujuh lokasi sebagai proyek percontohan RBI. Lokasi tersebut tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Banten hingga Papua. Hal ini bertujuan untuk menguji dan menyempurnakan model RBI sebelum diimplementasikan secara nasional. Tujuh lokasi tersebut adalah Kampung Jimpitan (Banten), Desa Ayula Selatan (Gorontalo), Desa Mendalo Darat (Jambi), Kampung Cempluk (Jawa Timur), Kelurahan Oesapa Barat (NTT), Desa Pulau Sewangi (Kalimantan Selatan), dan Kelurahan Marunda (DKI Jakarta).

Rapat koordinasi juga dihadiri oleh kepala dinas pengampu urusan perempuan dan anak dari beberapa provinsi, antara lain Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Papua. Lebih dari 600 kepala dinas dari provinsi dan seluruh kota/kabupaten juga turut berpartisipasi secara daring.

Peran Serta Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program RBI. Kemenko PMK dan KemenPPPA menekankan pentingnya membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program RBI dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Implementasi RBI tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas layanan. Sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi juga akan diterapkan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan RBI dapat menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, yang mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak di Indonesia. Komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Dengan adanya program RBI yang menekankan perlindungan anak, diharapkan Indonesia dapat semakin maju dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya, khususnya perempuan dan anak, menuju Indonesia Emas 2045.