Menteri PPPA Tekankan Sinergi Pusat-Daerah Berdayakan Perempuan
Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong sinergi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melalui Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput.
Jakarta, 21 Februari 2024 - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan pentingnya kolaborasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) dalam memberdayakan perempuan hingga ke desa. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan program pemberdayaan perempuan mencapai seluruh lapisan masyarakat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan mereka. Program ini juga diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan di Indonesia.
Salah satu upaya yang dijalankan adalah melalui Program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Program ini diinisiasi oleh Kementerian PPPA sebagai pilot project untuk memberdayakan masyarakat dari tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Dengan melibatkan berbagai sektor K/L dan pemda, RBI diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi yang efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan.
Menteri Arifah Fauzi menjelaskan bahwa pembangunan manusia di tingkat akar rumput telah dilakukan oleh berbagai K/L, seperti melibatkan pekerja sosial, Babinsa, pendamping desa, dan berbagai pihak lainnya. RBI diharapkan dapat memperkuat dan mengakselerasi upaya-upaya tersebut dengan menciptakan sinergi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, program-program pemberdayaan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien.
Ruang Bersama Indonesia: Kolaborasi Lintas Sektor
Program RBI telah diluncurkan di enam lokasi sebagai tahap awal. Menteri Arifah berharap setiap daerah dapat memetakan permasalahan yang dihadapi perempuan dan mencari solusi bersama melalui sinergi lintas sektoral. Hal ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan terwujudnya pemberdayaan perempuan yang komprehensif.
'RBI telah kami luncurkan di enam lokasi, diharapkan nanti masing-masing daerah bisa memetakan masalah yang terjadi dan apa solusi yang bisa dilakukan bersama. Jadi bisa disinergikan lintas sektor antar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama kami dari pemerintah pusat,' jelas Menteri Arifah Fauzi.
Kolaborasi ini penting untuk memastikan program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan pendekatan yang partisipatif, diharapkan program pemberdayaan perempuan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.
Pemerintah pusat juga berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan RBI di daerah. Dukungan ini mencakup pendampingan teknis, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan.
Dukungan DPRD Jawa Tengah
Menteri PPPA memberikan apresiasi kepada Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah aktif mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya di sektor ekonomi dan perlindungan anak. Komisi E DPRD Jateng saat ini tengah menyusun peraturan daerah terkait penurunan angka kemiskinan, yang secara langsung berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
'Komisi E DPRD Provinsi Jateng sedang menyusun peraturan daerah terkait upaya penurunan angka kemiskinan. Hal tersebut berkaitan dengan perempuan karena mereka adalah motor penggerak dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kami dibantu dinas pengampu urusan perempuan dan anak telah bekerja sama untuk mendukung hal tersebut. Untuk mengakselerasi perkembangannya, kami ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat, salah satunya dengan Kementerian PPPA,' ungkap Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti.
Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini menjadi contoh nyata bagaimana sinergi dapat menghasilkan dampak positif bagi pemberdayaan perempuan. Dukungan dari legislatif juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan.
Dengan adanya komitmen bersama dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif, diharapkan program pemberdayaan perempuan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia.
Keberhasilan program ini akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup perempuan, pengurangan angka kemiskinan, dan terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia.
