Satu Data Perempuan dan Anak: Strategi KemenPPPA Wujudkan Indonesia Emas 2045
KemenPPPA luncurkan program Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa sebagai strategi utama mencapai target Indonesia Emas 2045, dimulai dari enam desa percontohan.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meluncurkan program inovatif 'Satu Data Perempuan dan Anak' berbasis desa sebagai langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Program ini diumumkan pada workshop peringatan Hari Perempuan Internasional (IWD) 2025 di Jakarta. Inisiatif ini menjawab pertanyaan apa (program Satu Data Perempuan dan Anak), siapa (KemenPPPA), di mana (di seluruh Indonesia, dimulai dari enam desa percontohan), kapan (dimulai tahun 2025), mengapa (untuk mencapai Indonesia Emas 2045), dan bagaimana (dengan membangun basis data terintegrasi di tingkat desa).
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Desy Andriani, menyatakan bahwa program ini merupakan intervensi strategis menuju Indonesia Emas. "Ini menjadi sebuah langkah strategis intervensi menuju Indonesia Emas," ujar Desy dalam keterangannya. Program ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perempuan dan anak di Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Program Satu Data Perempuan dan Anak akan dimulai dari enam desa percontohan yang merupakan bagian dari program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Data yang dikumpulkan akan menjadi template untuk pengembangan program di desa-desa lain di seluruh Indonesia. KemenPPPA menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Desa, Badan Gizi Nasional, dan mitra lainnya, untuk keberhasilan program ini.
Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa: Sebuah Langkah Menuju Indonesia Emas
Program Satu Data Perempuan dan Anak berbasis desa dirancang untuk mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat tentang kondisi perempuan dan anak di tingkat desa. Data ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga perlindungan anak. Dengan adanya data yang terintegrasi, pemerintah dapat memantau perkembangan perempuan dan anak secara lebih efektif dan efisien.
Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perencanaan program, pengalokasian sumber daya, dan evaluasi program. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam penyiapan sumber daya untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di desa-desa. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG dapat menjangkau kelompok sasaran yang tepat dan efektif.
KemenPPPA juga menekankan pentingnya kolaborasi pentaheliks dalam pelaksanaan program ini. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.
Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, KemenPPPA akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi petugas di lapangan untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan reliable.
Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan Penguatan Call Center SAPA 129
Selain program Satu Data Perempuan dan Anak, KemenPPPA juga memiliki dua program prioritas lainnya, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan perluasan pemanfaatan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Program RBI bertujuan untuk menyediakan ruang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak untuk memperoleh informasi dan layanan.
Saat ini, terdapat enam desa/kampung yang telah diresmikan sebagai RBI, yaitu Kampung Jimpitan (Tangerang, Banten), Desa Mendalo Darat (Muaro Jambi, Jambi), Desa Ayula Selatan (Bone Bolango, Gorontalo), Kelurahan Oesapa Barat (Kupang, NTT), Desa Pulau Sewangi (Barito Kuala, Kalimantan Selatan), dan Desa Cempluk (Malang, Jawa Timur). Keenam desa ini akan menjadi contoh bagi pengembangan RBI di desa-desa lainnya.
Untuk meningkatkan kualitas layanan Call Center SAPA 129, KemenPPPA berkolaborasi dengan Bank Central Asia (BCA) yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam layanan pusat panggilan. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan bantuan.
Dengan ketiga program prioritas ini, KemenPPPA berharap dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di seluruh Indonesia.
