Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Implementasi Sistem Elektronik untuk melindungi anak Indonesia dari dampak buruk teknologi digital.

Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) memberikan sanksi kepada platform digital, bukan orang tua dan anak.

Pemerintah Indonesia menerbitkan PP Tunas untuk melindungi anak dari eksploitasi komersial di platform digital, melarang profiling data anak dan menetapkan batasan usia akses.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk melindungi anak Indonesia dari dampak negatif teknologi digital, menekankan pentingnya pengelolaan media digital yang bijak.

Pemerintah Indonesia meluncurkan TUNAS, kebijakan tata kelola digital untuk melindungi anak-anak dari potensi bahaya di internet, mencakup klasifikasi risiko platform, pengaturan akun anak, edukasi digital, dan sanksi bagi pelanggar.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, membatasi akses anak pada konten digital dan media sosial.

Menteri PPPA tekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk melindungi anak di Cilincing, Jakarta Utara, yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap 16 anak di Pinrang, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh seorang siswa SMA, dengan mengacu pada UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah daerah dan pengelola tempat wisata untuk memastikan tempat wisata ramah anak guna melindungi keselamatan dan kenyamanan anak selama arus mudik Lebaran.

Komnas HAM mengungkap temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar, melibatkan perantara dan korban dari keluarga kurang beruntung.

Kejari Lahat tuntut ayah pelaku pelecehan seksual terhadap anak kandungnya yang masih berusia 13 tahun dengan hukuman penjara selama 19 tahun dan denda Rp1 miliar.

Fatma Saifullah Yusuf, istri Mensos, memberikan semangat dan bantuan kepada ratusan anak yatim, anak pemulung, dan anak disabilitas dalam acara Peksos Goes to Community di Jakarta.

Dua bocah perempuan di Serang, Banten, diculik setelah berkenalan dengan pelaku melalui game online Free Fire dan kemudian bertemu, pelaku kini telah ditangkap dan dijerat pasal berlapis.

Mantan Sekretaris Dinas Pariwisata Maluku, Salmin Saleh, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta karena terbukti mencabuli anak di bawah umur yang sedang magang.

Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong penguatan peran perempuan dan perlindungan pekerja migran di Cirebon, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel operasikan Taman Asuh Ceria (TARA) guna mempertahankan predikat Provinsi Layak Anak dan memberikan layanan ramah anak bagi karyawan.

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Mataram mendukung kebijakan pemerintah membatasi usia penggunaan media sosial untuk melindungi anak dari konten negatif dan membangun generasi emas 2045.

Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan pengawasan di berbagai sektor usaha, khususnya sektor informal, untuk mencegah eksploitasi pekerja anak dan memastikan pemenuhan hak-hak anak.

Pemerintah Kota Palangka Raya berinisiatif mengembangkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) untuk menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi perempuan dan anak, serta mengurangi angka kekerasan dan perkawinan anak.