Pemkab Natuna lakukan pencegahan kekerasan perempuan dan anak dengan psikoedukasi langsung ke rumah warga, sasar keluarga dan individu rentan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menargetkan 138 Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI) pada 2025.

Pemkab Serang berupaya meraih predikat utama Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian PPPA melalui verifikasi dan pemenuhan dokumen.

Pemkab Natuna melalui DP3AP2KB memberikan pendampingan hukum dan psikologis intensif kepada anak korban kekerasan seksual untuk pemulihan dan keadilan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menggandeng Kominfo dan Polri untuk menindaklanjuti grup Facebook 'fantasi sedarah' yang berpotensi eksploitasi seksual.

Dinsos Kaltim menekankan pendekatan humanis dan pembinaan terstruktur dalam menangani kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Polres Gowa menggandeng aktivis perempuan perkuat pemahaman UU TPKS, mempererat koordinasi lintas sektor, serta mewujudkan perlindungan responsif bagi korban.

Pemkot Bandarlampung bentuk Satgas Retina, langkah proaktif melindungi anak-anak dari narkoba, judi online, dan kekerasan di lingkungan sekolah.

MAS, anak terdakwa kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, ajukan praperadilan terkait sah tidaknya penahanan di PN Jakarta Selatan.

Pemkot Mataram memperkuat literasi digital melalui program internet sehat di sekolah sebagai upaya mencegah dampak negatif media sosial pada anak-anak.

Polres Cirebon Kota menetapkan seorang perawat sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap pasien anak disabilitas, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Indonesia sampaikan kemajuan dan tantangan dalam pemenuhan hak anak kepada Komite Hak Anak PBB dalam dialog konstruktif di Jenewa, Swiss.

Wagub Gorontalo menyerukan gerakan bersama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, menanggapi data mengkhawatirkan 250 kasus kekerasan anak dan TPPO di tahun 2024.

Kementerian Kominfo bertindak cepat memblokir grup Facebook yang menyebarkan konten pornografi inses setelah adanya laporan dan kecaman publik.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menekankan pentingnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dan mengapresiasi inisiatif PT KPC dalam membangun RBRA Swarga Bara di Kutai Timur.

Kementerian Kominfo melaporkan grup Facebook berisi konten inses ke Meta dan berhasil memblokir enam grup yang menyebarkan konten menyimpang tersebut, mendesak penegakan hukum terhadap para pelaku.

Wakil Gubernur Jawa Tengah mendorong layanan konseling di sekolah dan pesantren untuk mencegah kekerasan terhadap anak, didukung penuh oleh UNICEF.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti ketidakadaan SOP dalam penyelenggaraan pendidikan barak militer di Jawa Barat, yang dikhawatirkan mempengaruhi mutu dan keseragaman program.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak kepolisian dan Kominfo untuk segera bertindak terhadap grup Facebook 'Fantasi Sedarah' yang menyebarkan konten inses dan berpotensi menimbulkan korban kekerasan seksual.

KPAI mempertanyakan ketepatan sasaran Program Pendidikan Karakter Panca Waluya di barak militer Jawa Barat, karena sebagian besar peserta memiliki masalah perilaku seperti merokok dan tawuran, bukan masalah karakter utama.