Muslimat NU Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Paralegal
Muslimat NU Tekankan Perlindungan Perempuan dan Anak Lewat Paralegal

Rakernas Muslimat NU di Samarinda fokus pada penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan paralegal dan berbagai program pendukung lainnya.

Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Jalin Kerja Sama Lindungi Hak Anak dan Perempuan ASN
Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Jalin Kerja Sama Lindungi Hak Anak dan Perempuan ASN

Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Natuna sepakat melindungi hak anak dan perempuan ASN pasca-perceraian, mencakup kepastian pemenuhan hak anak dan jaminan pemenuhan hak untuk meminimalisir stunting.

Kemenkumham Sumsel Perluas Akses Literasi Hukum lewat Perpuskum
Kemenkumham Sumsel Perluas Akses Literasi Hukum lewat Perpuskum

Kemenkumham Sumsel luncurkan program literasi hukum melalui perpustakaan hukum (Perpuskum) di 17 kabupaten/kota, memanfaatkan konten digital dan peran kepala desa/lurah sebagai paralegal.

Pemkot Binjai dan Pengadilan Agama Perkuat Kerja Sama Lindungi Hak Perempuan dan Anak
Pemkot Binjai dan Pengadilan Agama Perkuat Kerja Sama Lindungi Hak Perempuan dan Anak

Pemkot Binjai dan Pengadilan Agama Kota Binjai jalin kerja sama untuk melindungi hak perempuan dan anak pasca-perceraian serta mencegah perkawinan anak di bawah umur di Kota Binjai.

30 Perusahaan di Tangerang Deklarasikan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian
30 Perusahaan di Tangerang Deklarasikan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian

Pemerintah Kota Tangerang berkolaborasi dengan 30 perusahaan dan Pengadilan Agama untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak pasca-perceraian, termasuk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum
Pemprov Sulteng dan Kemenkum Perkuat Kolaborasi Tingkatkan Layanan Hukum

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan partisipasi aktif kepala desa/lurah dalam.

Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU
Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.