Kalsel Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Edukasi dan Penguatan Jadi Kunci

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan gencar mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas keluarga, serta menindak tegas kasus TPPO.

Banjarmasin, 21 Januari 2024 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) serius menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel menggencarkan berbagai program pencegahan, mulai dari edukasi hingga pemberdayaan ekonomi.

Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan program-program tersebut mencakup peningkatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas keluarga, dan perlindungan hak anak. 'Kita tingkatkan edukasi dan sosialisasi untuk mencegah kekerasan, serta memberikan penguatan mental dan ekonomi bagi perempuan dan anak,' ujar Mawarni.

Salah satu fokus utama adalah kampanye anti-kekerasan terhadap perempuan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan anak. Upaya ini juga mencakup sosialisasi tentang hukum yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.

Pemerintah Kalsel juga berupaya memberdayakan perempuan secara ekonomi. Hal ini penting karena kemandirian ekonomi dapat mengurangi kerentanan perempuan terhadap kekerasan. Program pelatihan keahlian dan akses permodalan menjadi bagian penting dari strategi ini.

Mawarni menekankan pentingnya kesetaraan gender. Ia menyatakan, 'Perempuan memiliki harkat dan martabat setara dengan laki-laki dalam membangun keluarga.' Penting untuk menghilangkan diskriminasi dan kekerasan yang kerap menimpa perempuan.

Laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan semakin beraninya korban untuk melapor. UPTD PPA Provinsi Kalsel dan call center SAPA 129 siap menerima laporan dan memberikan bantuan kepada korban.

Kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam keberhasilan program ini. DPPPAKB Kalsel secara aktif berkolaborasi untuk memastikan program pencegahan kekerasan berjalan efektif di seluruh wilayah Kalsel.

Selain itu, pemerintah juga fokus mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). DPPPAKB Kalsel memantau kelompok rentan menjadi korban TPPO melalui gugus tugas. Data BP2MI menunjukkan adanya 170 kasus TPPO di Kalsel periode 2017-2019. Pada tahun 2022, tujuh korban TPPO berhasil dipulangkan dari Arab Saudi, dan 18 pekerja migran Indonesia dari Kalsel kembali pada triwulan pertama 2024.

Kesimpulannya, upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalsel dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Kerja sama antar lembaga dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini.