Rp19 Miliar untuk Tekan Stunting di Kalsel: Fokus Kesejahteraan Perempuan dan Anak

Pemerintah Kalimantan Selatan mengalokasikan Rp19 miliar untuk sembilan program unggulan pada 2025, termasuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui berbagai strategi kolaboratif.

Banjarmasin, 23 Januari 2024 - Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat suntikan dana segar sebesar Rp19 miliar untuk program-program prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak serta menekan angka stunting. Anggaran tersebut dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel.

Kepala DPPPAKB Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan bahwa fokus utama pada tahun 2025 adalah menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Program-program yang direncanakan merupakan langkah strategis untuk mencapai target tersebut.

Penekanan pada pencegahan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi dengan dinas-dinas terkait, seperti Bappeda, Dinkes, PUPR, Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan. Kerja sama antar instansi ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas dan efektif.

Selain upaya teknis, edukasi intensif kepada masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan. DPPPAKB Kalsel aktif berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mensosialisasikan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan stunting. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini.

Lembaga masyarakat sipil juga diharapkan untuk turut berperan aktif. Keterlibatan mereka akan memperkuat program-program DPPPAKB Kalsel dan memastikan dampak positifnya terasa di tengah masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak di Kalsel.

Sembilan program prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2025 meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS), dan program penunjang urusan pemerintah daerah Provinsi Kalsel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai kegiatan akan dijalankan, termasuk sosialisasi dan advokasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KPA), pembentukan desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak (D/KRPPA), penguatan pelayanan UPTD PPA, penguatan sub klaster hak anak, serta sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak. Program lainnya mencakup Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), peningkatan ekonomi perempuan, percepatan penurunan stunting, dan sosialisasi serta pembinaan remaja tentang Generasi Berencana.

Sri Mawarni menambahkan, "Kita memiliki 22 kegiatan dengan 63 sub kegiatan yang akan digencarkan pada 2025." Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan, anak, dan penurunan angka stunting.