Gubernur Kalsel Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak di RPJMD 2025-2030
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, tegaskan komitmen kuat dalam melindungi perempuan dan anak melalui kebijakan yang terintegrasi dalam RPJMD 2025-2030, mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum.
Banjarmasin, 19 Februari 2025 (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Muhidin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel periode 2025-2030. Hal ini disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Kalsel, Agus Dian Nur, usai Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel.
Rakernis yang digelar pada 17 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut menekankan pentingnya penguatan kebijakan dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga di berbagai aspek. Gubernur Muhidin secara khusus meminta agar kebijakan ini terintegrasi dalam perencanaan program hingga tahun 2029. Inisiatif ini menjawab pertanyaan "Bagaimana" Gubernur memastikan perlindungan perempuan dan anak di Kalsel, "Siapa" yang terlibat (Gubernur, DPPPA-KB, pemerintah kabupaten/kota), "Kapan" (dalam penyusunan RPJMD 2025-2030), "Di mana" (Kalimantan Selatan), "Mengapa" (untuk membangun generasi penerus berkualitas), dan "Apa" yang dilakukan (memperkuat kebijakan perlindungan).
Agus Dian Nur menyampaikan, Gubernur Muhidin sangat serius dalam upaya ini. Beliau ingin semua aspek perlindungan perempuan dan anak tertuang dalam kebijakan yang kuat dan terintegrasi. Hal ini sejalan dengan tagline kepemimpinan beliau, "Bekerja Bersama, Merangkul Semua", yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai keberhasilan program.
Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
Penguatan kebijakan yang dimaksud meliputi empat sektor utama: pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung juga menjadi fokus utama untuk memastikan akses yang layak dan setara bagi perempuan dan anak di Kalimantan Selatan. "Gubernur ingin semua termuat dalam kebijakan yang kuat, beliau sangat serius terhadap ini," ujar Agus Dian Nur.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan terwujudnya perlindungan optimal bagi perempuan dan anak. Penguatan program ketahanan keluarga juga menjadi bagian penting dalam membangun generasi penerus yang berkualitas.
Gubernur Muhidin mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen penuh dalam menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Setiap kebijakan yang diambil harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Rakernis DPPPA-KB Kalsel 2025-2029 menjadi momen penting untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan keluarga berencana.
Penyelarasan Program dan Rencana Pembangunan
Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan bahwa Rakernis tersebut diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Dalam forum tersebut, isu-isu strategis terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan urusan keluarga dibahas secara intensif.
Salah satu fokus utama adalah menyelaraskan program kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan Rencana Strategis (Renstra) bidang terkait perempuan dan anak serta urusan keluarga. Hal ini memastikan agar program-program yang direncanakan selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.
Sri Mawarni memastikan pihaknya akan mengikuti arahan Gubernur Kalsel H Muhidin tentang penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari segala aspek. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak di Kalimantan Selatan.
Dengan komitmen yang kuat dari Gubernur dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Selatan akan semakin efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
