Kalbar Prioritaskan Transformasi dan Ketahanan Pangan di RPJMD 2025-2029

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat fokus pada transformasi struktural dan ketahanan pangan dalam RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026, selaras dengan kebijakan nasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini, pada Senin, 5 Mei 2025, memfokuskan pembangunan Kalbar pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda. RPJMD akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan, sementara RKPD akan menjadi dasar penyusunan APBD 2026.

Proses penyusunan RPJMD telah melalui berbagai tahapan, termasuk penyusunan dokumen teknokratik, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, konsultasi publik, dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang ini menjadi forum untuk menajamkan prioritas pembangunan. Sementara itu, penyusunan RKPD 2026 melibatkan forum konsultasi lintas kabupaten/kota, penyesuaian target dengan kementerian/lembaga, dan penghimpunan usulan prioritas pembangunan melalui Musrenbang daerah. Proses ini menekankan pendekatan partisipatif dan bottom-up untuk memastikan pembangunan yang inklusif.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengapresiasi komitmen Kalbar dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Tema pembangunan nasional 2025-2029, yaitu penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar. Restuardy menekankan pentingnya penyusunan RPJMD yang merujuk pada arah RPJPN 2025-2045 sesuai UU Nomor 59 Tahun 2024, dengan target penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Transformasi Ekonomi dan Ketahanan Pangan: Pilar Pembangunan Kalbar

Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi. Pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing dan peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah. Namun, tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik perlu dipertimbangkan. Penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial. APBD harus diprioritaskan untuk belanja yang berdampak tinggi, seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang merata.

Kalbar mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat. Dalam penyusunan RKPD 2026, visi dan misi kepala daerah terpilih harus selaras dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih. Prioritas mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian.

Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu ditargetkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat mendorong penguatan pendidikan vokasi dan pengembangan energi hijau berbasis CPO.

Penguatan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, menegaskan Musrenbang sebagai ruang strategis untuk memastikan pembangunan Kalbar terintegrasi dengan visi nasional. Pemprov Kalbar fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan. Transformasi dan ketahanan pangan menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di Kalbar.

RPJMD Kalbar 2025-2030 diarahkan pada tiga fokus utama: pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan. Ketiga fokus ini saling berkaitan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara menyeluruh. Dengan memperhatikan tantangan global dan potensi lokal, Kalbar berupaya membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Musrenbang ini menjadi bukti komitmen Kalbar dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif dan terarah, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Dengan fokus pada transformasi dan ketahanan pangan, Kalbar siap menghadapi tantangan masa depan dan membangun provinsi yang lebih maju dan sejahtera.