Kaltara Himpun 1.201 Usulan di Musrenbang RKPD 2026: Fokus pada Ekonomi Inklusif dan Mitigasi Bencana

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kaltara 2026 menghasilkan 1.201 usulan senilai Rp3,3 triliun, dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan mitigasi bencana.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) telah berhasil mengumpulkan sebanyak 1.201 usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Usulan-usulan tersebut, yang bernilai total Rp3,3 triliun, mencerminkan beragam aspirasi masyarakat dan rencana pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Musrenbang yang diselenggarakan di Tanjung Selor pada Rabu, 30 April 2025, ini menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menyampaikan bahwa usulan tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk pokok pikiran DPRD (1.023 usulan senilai Rp200 miliar), usulan pemerintah kabupaten/kota (100 usulan senilai Rp150 miliar), usulan jaringan masyarakat (78 usulan senilai Rp3 miliar), dan rencana kerja OPD Pemprov Kaltara senilai Rp3,3 triliun. Total keseluruhan anggaran usulan mencapai Rp3,68 triliun, melebihi Pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp2,77 triliun. Hal ini mengharuskan Pemprov Kaltara untuk melakukan rasionalisasi anggaran dan memprioritaskan program-program yang paling krusial.

Musrenbang RKPD 2026 Kaltara mengusung tema 'Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah'. Tema ini sejalan dengan arahan Presiden RI dan mendapat dukungan dari Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, Togap Simangunsong, serta Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, yang turut hadir dalam acara tersebut. "Usulan ini mencakup pokok pikiran DPRD sebanyak 1.023 usulan -Rp200 miliar-, 100 usulan pemerintah kabupaten/kota -Rp150 miliar-, 78 usulan jaringan masyarakat -Rp3 miliar-, rencana kerja OPD Pemprov Kaltara senilai Rp3,3 triliun, dengan demikian jumlah keseluruhan anggaran usulan Rp3,68 triliun," ungkap Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.

Lima Arah Pembangunan Strategis Kaltara 2026

Musrenbang RKPD 2026 Kaltara telah menetapkan lima arah pembangunan strategis. Pertama, penguatan infrastruktur mitigasi bencana dan program adaptasi perubahan iklim, khususnya di wilayah pesisir dan perbatasan. Pembangunan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi contoh konkretnya. Kedua, pengelolaan sumber daya alam (SDA) Kaltara secara berkelanjutan, dengan fokus pada hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah dan menjaga kelestarian lingkungan. Kelautan, perkebunan, dan pertambangan menjadi sektor unggulan yang akan dikembangkan.

Ketiga, investasi pada pendidikan dan pelatihan vokasional bagi generasi muda. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri akan diperkuat untuk menciptakan tenaga kerja yang kompetitif. Keempat, percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan digital untuk mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan lintas perbatasan dan perluasan akses internet di daerah terpencil menjadi prioritas. Kelima, optimalisasi pelayanan publik berbasis digital untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan transparansi. Sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak akan ditingkatkan untuk pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif.

Gubernur Kaltara menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan program pembangunan yang tepat sasaran. Aspirasi masyarakat menjadi landasan penting dalam perencanaan agar hasilnya dapat dirasakan secara langsung. Integrasi perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Gubernur juga mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan potensi Kaltara sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Proyeksi Makro Daerah Kaltara 2026

Pemprov Kaltara memproyeksikan sejumlah asumsi makro daerah untuk tahun 2026. Proyeksi tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi di rentang 5,0-5,6 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,26-3,80 persen, kemiskinan 4,11-5,00 persen, gini rasio 0,248-0,253, dan tingkat penurunan emisi gas rumah kaca 60,27 persen. Data-data ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dan evaluasi program-program pembangunan di Kaltara.

Dengan adanya usulan-usulan yang telah dikumpulkan, Pemprov Kaltara kini akan memasuki tahap selanjutnya dalam proses perencanaan, yaitu penyusunan RKPD 2026 yang lebih terfokus dan terarah. Harapannya, program-program yang tertuang dalam RKPD 2026 dapat benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltara dan mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.