Kalsel Undang Enam Kementerian Bahas Musrenbang 2025, Percepat RPJMD 2025-2029
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan mengundang enam kementerian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025 untuk membahas percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Banjarmasin, 30 April 2024 (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengundang enam kementerian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2025. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, dalam sebuah rapat persiapan yang digelar di Banjarmasin pada Rabu lalu.
Keputusan untuk mengundang enam kementerian tersebut didasari oleh relevansi program pembangunan masing-masing kementerian dengan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan. Empat dari enam kementerian yang diundang dinilai memiliki keterkaitan yang signifikan dengan rencana pembangunan daerah.
Enam kementerian yang diundang meliputi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kehadiran perwakilan dari kementerian-kementerian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan yang berharga dalam proses perencanaan pembangunan Kalsel.
Relevansi Kementerian dengan Prioritas Pembangunan Kalsel
Musrenbang Provinsi Kalsel 2025 memiliki peran strategis karena menjadi bagian dari tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel periode 2025-2029. Oleh karena itu, keterlibatan kementerian-kementerian terkait sangat penting untuk memastikan keselarasan program pembangunan nasional dengan program pembangunan daerah.
Beberapa kementerian memiliki relevansi yang kuat dengan prioritas pembangunan di Kalsel. Misalnya, Kementerian Perhubungan terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan internasional, sementara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berkaitan dengan pembangunan stadion bertaraf internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait dengan penobatan Geopark Meratus sebagai Global Geopark oleh UNESCO, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan pengelolaan sampah.
Ariadi Noor menekankan pentingnya keterlibatan kementerian-kementerian ini untuk memastikan terwujudnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan RPJMD Provinsi Kalsel. Ia berharap perwakilan dari Menteri atau Wakil Menteri terkait dapat hadir untuk mendukung tercapainya tujuan utama Musrenbang.
Percepatan Penyusunan RPJMD
Musrenbang 2025 akan menjadi tahapan akhir dalam proses perancangan RPJMD Kalsel periode 2025-2029. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menargetkan penyelesaian RPJMD lebih cepat dari batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu enam bulan. Pemprov Kalsel menargetkan penyelesaian dalam waktu empat bulan sebagai upaya percepatan.
Percepatan penyusunan RPJMD ini juga diharapkan dapat memenuhi prasyarat pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) pedoman penyusunan jamak di daerah. Dengan demikian, diharapkan proses perencanaan pembangunan di Kalsel dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
Secara keseluruhan, Musrenbang 2025 dan undangan kepada enam kementerian tersebut menunjukkan komitmen Pemprov Kalsel untuk mempercepat penyusunan RPJMD dan memastikan keselarasan program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional. Kehadiran perwakilan kementerian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perencanaan pembangunan Kalsel ke depan.
