Gubernur NTT Melki Laka Lena meluncurkan Musrenbag Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren) 2025 untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Sigi melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD 2025-2030 untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan aspirasi masyarakat dan fokus pada penurunan angka kemiskinan dan stunting.

Bappeda Kalsel menggelar rapat membahas penyusunan SK Gubernur tentang Satu Data Indonesia, guna mempercepat penyelesaian daftar data prioritas dan memastikan kualitas data untuk perencanaan pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Purbalingga menempati peringkat ke-64 nasional, mendorong kolaborasi dan peningkatan kualitas data untuk perencanaan pembangunan.

BPS Kota Banjarbaru luncurkan program 'Kelurahan Cinta Statistik' untuk meningkatkan kualitas data statistik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kelurahan Loktabat Selatan.

Pemkab Barito Timur, Kalimantan Tengah, optimistis penyusunan RPJMD 2025-2029 rampung pada Agustus 2025, selaras dengan arahan Mendagri dan fokus pada isu strategis daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan mengundang enam kementerian dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 2025 untuk membahas percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Pemkot Madiun meraih penghargaan perencanaan pembangunan terbaik ketiga se-Jawa Timur untuk tahun 2025, menunjukkan komitmen dalam perencanaan pembangunan yang terarah dan inklusif.

Pemerintah Kota Palangka Raya menggelar konsultasi publik untuk penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD 2025-2029 guna memastikan pembangunan berkelanjutan.

Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkolaborasi dalam Bimtek Penyusunan RPJMD dan Renstra 2025-2029 untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis riset.

Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang mempercepat penerbitan peraturan gubernur (pergub) tentang rencana aksi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan periode 2024-2026 untuk pengelolaan sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar forum konsultasi publik Rancangan Awal RPJMD Sulsel 2025-2029 untuk menyamakan persepsi dan memastikan keselarasan dengan visi Gubernur serta peraturan Mendagri.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menggelar Musrenbang tingkat kecamatan untuk menyusun RKPK 2026, dengan fokus peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan.

Mantan Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, soroti perlunya peningkatan infrastruktur dan SDM berkualitas untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang mampu menarik talenta terbaik.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor beralih ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2025.

Pemkab Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menekankan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar tuntutan, hal ini disampaikan dalam Musrenbang RKPD 2026 di Pelaihari.

Dinas Kominfo Kaimana dan BPS berkolaborasi percepat pembangunan satu data sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sidang korupsi pembangunan Shelter Tsunami NTB mengungkap peran makelar proyek yang menggunakan PT Qorina Konsultan Indonesia untuk memenangkan lelang senilai Rp1,55 miliar.

Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menekankan perlunya penyelarasan perencanaan pembangunan dan sinergi program dalam penyusunan RKPD 2026 untuk mencapai pembangunan yang komprehensif dan inklusif demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat merevisi RKPD 2025 untuk mengakomodasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030, serta menyelaraskan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah.