Pemerintah Kabupaten Kaimana menggunakan RKPD yang dihasilkan dari musrenbang untuk memastikan program pembangunan benar-benar mengakomodasi kebutuhan prioritas masyarakat, terutama di kampung-kampung.

DPRD PPU meminta Pemda setempat untuk mempersiapkan langkah antisipasi lonjakan penduduk yang signifikan seiring dengan pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara.

Bupati Purwakarta meminta Bapperida untuk memperhatikan usulan pembangunan desa dari Musrenbangdes dan memastikan integrasi perencanaan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten.

Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menekankan pentingnya pembangunan berbasis data untuk efektivitas dan akurasi perencanaan, demi mewujudkan Lombok Barat yang maju dan sejahtera.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan rencana pembangunan daerah dengan kepentingan nasional dalam penggunaan APBD, demi menghindari pemborosan anggaran dan memastikan efektivitas program.

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memaksimalkan Rakortekrenbang 2025 sebagai langkah awal RPJPN menuju Indonesia Emas 2045, mengingat banyak kepala daerah baru yang dilantik pasca Pilkada serentak 2024.

Wakil Gubernur Kaltim umumkan rencana pembangunan kota satelit pintar seluas 1.000 hektare di Palaran, Samarinda, berkat minat investor yang signifikan, sebagai dampak positif dari pembangunan IKN.

Pemerintah Kota Kediri meminta perangkat daerah untuk cermat menelaah usulan Musrenbang guna penyusunan RKPD 2026 yang tepat sasaran dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang merancang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan upaya pencegahan korupsi, sejalan dengan program SDM Mantap Bengkayang Gemilang.

Wagub Bali, I Nyoman Giri Prasta, merespon penghapusan Tol Gilimanuk-Mengwi dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan mengusulkan agar perencanaan proyek tersebut dimatangkan terlebih dahulu sebelum dieksekusi.