Sekda Sulsel: Uji Publik RPJMD untuk Samakan Persepsi dan Wujudkan Visi Gubernur

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar forum konsultasi publik Rancangan Awal RPJMD Sulsel 2025-2029 untuk menyamakan persepsi dan memastikan keselarasan dengan visi Gubernur serta peraturan Mendagri.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memastikan keselarasan program dengan visi Gubernur Sulsel. Forum tersebut diselenggarakan di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel pada Jumat lalu dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Rahmatika Dewi, dan sejumlah pimpinan DPRD Sulsel lainnya.

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, uji publik ini penting karena penyusunan RPJMD melibatkan banyak pihak, termasuk publik. Beliau menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada visi Gubernur Sulsel agar program pemerintah dapat terwujud dengan mudah. "Setiap saat selalu kita lewati tahapannya adalah uji publik. Kenapa harus uji publik? Karena tim penyusunnya ini disusun secara ilmiah, secara teknokratis, dan seterusnya, itu dari satu sudut pandang," jelas Jufri Rahman. Beliau menambahkan bahwa uji publik bertujuan untuk menyamakan persepsi dan cara pandang dalam pelaksanaan program.

Proses penyusunan RPJMD ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Mendagri Tahun 2024. Salah satu tahapan penting yang harus dilakukan adalah uji publik, untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. RPJMD 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Program Jangka Panjang (RPJP) Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, yang akan terbagi dalam setiap periode lima tahunan.

Pentingnya Keselarasan RPJMD dengan Visi Gubernur dan Regulasi

Jufri Rahman menjelaskan bahwa tema RPJMD tahun ini adalah konsolidasi penguatan landasan transformasi, termasuk transformasi sosial ekonomi, tata kelola, serta penguatan ketahanan sosial budaya dan ekonomi. Hal ini menunjukkan fokus pemerintah provinsi dalam membangun Sulawesi Selatan ke depan. Lebih lanjut, beliau menegaskan pentingnya keselarasan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2024. Setiap kebijakan pembangunan harus selaras dengan struktur ruang dan penggunaan peruntukan ruang yang ada. Jika terjadi pertentangan antara RPJMD dan RTRW, maka akan ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi.

Dengan melibatkan publik dalam proses penyusunan RPJMD, diharapkan akan tercipta rencana pembangunan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Uji publik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran, sehingga rencana pembangunan daerah dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pembangunan di Sulawesi Selatan.

Proses penyusunan RPJMD yang transparan dan partisipatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif dan efisien dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Tahapan Uji Publik dan Peran Masyarakat

Uji publik dalam penyusunan RPJMD merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Melalui forum konsultasi publik, pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam uji publik sangat diharapkan. Masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat, akan sangat berharga dalam penyempurnaan rancangan RPJMD. Dengan demikian, RPJMD yang dihasilkan akan menjadi dokumen perencanaan yang lebih komprehensif, realistis, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti seluruh masukan yang diberikan masyarakat dalam forum konsultasi publik. Proses penyusunan RPJMD akan terus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Kesimpulannya, uji publik RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan langkah penting dalam memastikan keselarasan visi pembangunan dengan aspirasi masyarakat dan regulasi yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat sangat krusial untuk mewujudkan RPJMD yang efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.