Sulsel Dorong Kabupaten/Kota Segera Susun Grand Desain Pembangunan Kependudukan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk segera menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka panjang berbasis kependudukan, guna mencapai visi Sulsel Maju dan Ber
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan tegas meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk segera menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK). Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam sebuah kegiatan fasilitasi di Makassar pada Jumat, 16 Mei 2024. GDPK ini akan menjadi landasan perencanaan pembangunan jangka panjang yang berfokus pada kependudukan, mengintegrasikan kebijakan dan sasaran pembangunan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun mendatang.
Jufri menekankan pentingnya GDPK sebagai acuan strategis bagi pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014. Dokumen GDPK ini akan mencakup peta jalan pembangunan kependudukan hingga tahun 2045, dengan lima sasaran utama: pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan. Penyusunan GDPK yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah menjadi penekanan utama.
Inisiatif ini sejalan dengan visi Gubernur Sulsel untuk mewujudkan Sulsel Maju dan Berkarakter. Dengan mempersiapkan GDPK sejak dini, diharapkan Sulsel dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. "Grand design dan peta jalan merupakan bagian penting dalam menyiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. Kita optimistis, karena segala sesuatu perlu dipersiapkan sejak dini. Ini sejalan dengan visi Bapak Gubernur untuk menjadikan Sulsel Maju dan Berkarakter," ujar Jufri.
Lima Pilar Utama GDPK dan Kesempatan Emas
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, turut memberikan penjelasan mengenai lima pilar utama penyusunan GDPK. Ia menekankan pentingnya momen penyusunan RPJMD tahun 2025 sebagai peluang emas untuk mengintegrasikan isu-isu pembangunan kependudukan ke dalam kebijakan strategis daerah. "Pada 2025 ini kan pemerintahan baru (kepala daerah) sedang menyusun RPJMD sampai lima tahun. Dan ini kesempatan dari BKKBN memasukkan program kependudukan dan pembangunan di dalam GDPK, di dalam RPJMD masing-masing kabupaten/kota dengan kita namanya membuat peta jalan pembangunan penduduk," jelasnya.
Shodiqin juga menyoroti pentingnya penyesuaian penyusunan GDPK dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik unik yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan kependudukan. Peta jalan pembangunan kependudukan menjadi instrumen krusial untuk mengukur keberhasilan program. Tanpa peta jalan yang jelas, indikator keberhasilan pembangunan kependudukan akan sulit diukur dan dinilai.
BKKBN Sulsel berperan aktif dalam memfasilitasi penyusunan GDPK di kabupaten dan kota se-Sulsel. Mereka memberikan pendampingan teknis dan memastikan integrasi program kependudukan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan komitmen BKKBN dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan terukur di Sulawesi Selatan.
Integrasi GDPK dalam RPJMD: Sebuah Strategi Jangka Panjang
Integrasi GDPK ke dalam RPJMD merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan kependudukan menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya GDPK, program dan kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan dapat diimplementasikan secara terarah dan terukur. Hal ini akan membantu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
GDPK bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan aspek kependudukan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan memperhatikan aspek kependudukan, pembangunan akan lebih inklusif dan berkelanjutan, memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat Sulsel.
Keberhasilan penyusunan dan implementasi GDPK akan berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat Sulsel. Dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi, diharapkan pembangunan di Sulsel akan lebih berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung visi Sulsel Maju dan Berkarakter.
Proses penyusunan GDPK ini diharapkan dapat berjalan lancar dan menghasilkan dokumen yang komprehensif dan terukur. Dengan demikian, pembangunan kependudukan di Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif dan efisien, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
