Wamendukbangga Dorong Pemda Susun GDPK untuk Kendalikan Masalah Kependudukan

Wakil Menteri Dukbangga mendorong pemerintah daerah segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) guna mengendalikan masalah kependudukan yang terus meningkat, termasuk dampak urbanisasi.

Jakarta, 14 Mei 2024 - Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Langkah ini dinilai krusial untuk mengendalikan masalah kependudukan yang terus meningkat di Indonesia. Wamendukbangga menekankan pentingnya perencanaan yang matang untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Wamendukbangga, GDPK akan menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan GDPK, pemerintah daerah dapat memetakan kapasitas daerah dalam menyediakan pelayanan dasar, seperti sekolah dan fasilitas kesehatan, dan menyesuaikannya dengan jumlah penduduk. "Dengan GDPK, kita bisa mengetahui kapasitas kota berapa banyak, apakah bisa menyediakan sekolah dan pelayanan kesehatan, serta berapa kapasitas pelayanan dasar. Kemudian, disesuaikan dengan jumlah penduduknya seperti apa, sehingga dari situ tahu pengendalian penduduknya seperti apa, apakah harus dilaksanakan gerakan KB dengan ketat," jelas Isyana dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Isyana menjelaskan bahwa GDPK juga akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan strategi pembangunan keluarga yang tepat. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya jumlah penduduk juga berdampak pada kebutuhan akan pelayanan dan infrastruktur publik. Koordinasi yang erat dengan sekretaris daerah juga ditekankan untuk memastikan keselarasan program dan efektifitas pelaksanaan GDPK.

Peran GDPK dalam Mengatasi Dampak Urbanisasi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi. GDPK diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. "GDPK juga dapat menjawab kekhawatiran pemerintah daerah terkait jumlah penduduk yang terus meningkat akibat dampak dari urbanisasi," tambah Isyana. Dengan perencanaan yang terintegrasi, diharapkan pembangunan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Wamendukbangga juga menjelaskan program Sekolah Siaga Kependudukan (SKK) yang dijalankan Kemendukbangga/BKKBN. Program ini bertujuan mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam kurikulum sekolah, termasuk bimbingan konseling. SKK diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda tentang pentingnya perencanaan keluarga dan pembangunan kependudukan.

Kemendukbangga/BKKBN juga berupaya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari audiensi dengan Wakil Wali Kota Serang, Banten, Nur Agis Aulia pada Jumat (10/5). Nur Agis mengungkapkan bahwa Kota Serang menjadi tujuan urbanisasi, dengan banyak penduduk dari daerah pinggiran yang mencari pekerjaan di kota tersebut.

Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Wakil Wali Kota Serang berharap adanya kerjasama dengan Kemendukbangga/BKKBN, khususnya dalam hal penyediaan sumber daya manusia, seperti psikolog. "Upaya yang kami lakukan adalah mencoba kolaborasi program dengan segala sektor, termasuk dengan Kemendukbangga/BKKBN. Terkait kesehatan mental, kami hanya mempunyai satu psikolog. Mungkin Kemendukbangga/BKKBN punya program yang bisa mendukung kami dari sisi tersebut," ujar Nur Agis. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat program pembangunan kependudukan di daerah.

Kesimpulannya, penyusunan GDPK merupakan langkah strategis dalam mengelola dan mengendalikan masalah kependudukan di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta integrasi program, sangat penting untuk keberhasilan GDPK dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.