Mendukbangga menyatakan bonus demografi dapat diraih melalui pembangunan keluarga terukur dengan fokus pada kualitas SDM sejak dini.

Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) berkolaborasi dengan Kemendukbangga/BKKBN untuk memberdayakan lansia melalui program Sidaya dan Sekolah Lansia, mendorong produktivitas dan kontribusi mereka bagi bangsa.

Wakil Menteri Dukbangga mendorong pemerintah daerah segera menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) guna mengendalikan masalah kependudukan yang terus meningkat, termasuk dampak urbanisasi.

Pendataan Keluarga 2025 menjadi upaya strategis pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, dengan target data terkumpul akhir September-Oktober 2025.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan PTPN III dalam program Genting untuk mencegah stunting sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mencanangkan program satu juta akseptor KB hingga akhir Mei 2025, dengan fokus pada metode IUD dan edukasi masyarakat.

Kementerian PPKB/BKKBN menegaskan kembali pedoman pelaksanaan vasektomi mengacu pada Fatwa MUI 2012, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi IX DPR mengusulkan penghargaan dan hukuman bagi daerah terkait pelaksanaan Program Genting untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Kemendukbangga mengusulkan kurikulum reproduksi formal di sekolah berdasarkan panduan UNESCO, memicu diskusi tentang pendidikan seksualitas komprehensif di Indonesia.

Kemendukbangga puji program 'Tamasya' atau daycare di KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah, yang dinilai efektif meningkatkan produktivitas pekerja, terutama perempuan.

Kemendukbangga luncurkan Program Tamasya untuk mendukung ibu bekerja dengan tenang, sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja Indonesia.

Menteri PPKB ungkap tiga faktor kunci pembangunan generasi emas Indonesia: pengendalian penduduk, keluarga tentram dan bahagia, serta kemandirian, ditunjang program-program unggulan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemendukbangga) berupaya menangani 331 ribu keluarga berisiko stunting di NTT melalui berbagai intervensi, termasuk perbaikan sanitasi dan air minum, guna menurunkan angka stunting yang masih tingg

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/BKKBN Sulut dan Kejati Sulut berkolaborasi melalui program Gerakan Orang Tua Asuh untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara.

Kementerian PP dan KB berkolaborasi dengan ANTARA untuk meningkatkan pemberitaan isu kependudukan dan pembangunan keluarga melalui berbagai program unggulan.

Menurunnya angka kelahiran di Singapura mendorong pemerintah memberikan insentif bagi keluarga dengan lebih dari dua anak, sementara Indonesia fokus pada pengendalian penduduk lewat alat kontrasepsi.

Kemendukbangga menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bonus demografi Indonesia melalui sinergisitas dengan pemerintah daerah dan program unggulan.

Kemendukbangga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menghapus kekerasan berbasis gender di Indonesia, terutama dalam peringatan Hari Perempuan Internasional.

Kementerian PPKB dan Kemenko PMK berkolaborasi memperbarui data stunting untuk intervensi tepat sasaran guna menurunkan angka stunting di Indonesia.

Kemendukbangga/BKKBN Sulut dan Kejati Sulut berkolaborasi melalui Program Genting untuk menurunkan angka stunting di Sulawesi Utara, menargetkan prevalensi 19 persen pada 2024 dan 5,9 persen pada 2045.