Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Jalin Kerja Sama Lindungi Hak Anak dan Perempuan ASN
Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Jalin Kerja Sama Lindungi Hak Anak dan Perempuan ASN

Pemkab Natuna dan Pengadilan Agama Natuna sepakat melindungi hak anak dan perempuan ASN pasca-perceraian, mencakup kepastian pemenuhan hak anak dan jaminan pemenuhan hak untuk meminimalisir stunting.

Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan
Banjarmasin Usulkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak: Respon atas Meningkatnya Kasus Kekerasan

Kota Banjarmasin menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan perempuan dan anak sebagai respons terhadap peningkatan kasus kekerasan, dengan dukungan penuh dari TP PKK Banjarmasin.

Wakil Ketua MPR Dorong Penghapusan Perkawinan Anak Secara Konsisten
Wakil Ketua MPR Dorong Penghapusan Perkawinan Anak Secara Konsisten

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan pentingnya konsistensi dalam upaya menghapus perkawinan anak di Indonesia demi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Nikah Massal Jayapura: Jaminan Hukum untuk Perempuan dan Anak
Nikah Massal Jayapura: Jaminan Hukum untuk Perempuan dan Anak

Pemkot Jayapura selenggarakan nikah massal untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dan anak, serta menertibkan dokumen kependudukan.

30 Perusahaan di Tangerang Deklarasikan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian
30 Perusahaan di Tangerang Deklarasikan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca-Perceraian

Pemerintah Kota Tangerang berkolaborasi dengan 30 perusahaan dan Pengadilan Agama untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak pasca-perceraian, termasuk melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pemkab Probolinggo dan PA Kraksaan Kerja Sama Cegah Perkawinan Anak
Pemkab Probolinggo dan PA Kraksaan Kerja Sama Cegah Perkawinan Anak

Pemkab Probolinggo dan Pengadilan Agama Kraksaan resmi bekerja sama mencegah perkawinan anak dan melindungi hak perempuan serta anak pasca-perceraian, guna menurunkan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Pergub DKI Jakarta No. 2/2025: Lindungi Keluarga dari Perceraian?
Pergub DKI Jakarta No. 2/2025: Lindungi Keluarga dari Perceraian?

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Pergub DKI Jakarta No. 2/2025 yang bertujuan melindungi keluarga, khususnya istri, dari perceraian dengan mengatur persyaratan ketat poligami dan perceraian ASN di Jakarta.

Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU
Pemkab Barito Utara Jamin Perlindungan Perempuan dan Anak melalui MoU

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.