Indonesia dan Arab Saudi sepakat mengirim 600 ribu pekerja migran Indonesia mulai Maret 2025 dengan upah minimum Rp6,3 juta dan perlindungan asuransi, mengakhiri moratorium pengiriman pekerja migran yang telah berlangsung sejak 2015.

Pemerintah Indonesia mencabut moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi setelah Arab Saudi memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama budaya Indonesia-Turki segera selesai, mencakup pertukaran seni, pendidikan, dan pelestarian warisan.

Kerjasama antara Kanwil DJP Sulselbartra dan 19 Pemda melalui penandatanganan MoU OP4D berhasil meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah, mencapai total 48 Pemda dari 50 Pemda di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pengadilan Agama Muara Teweh resmi bekerja sama memberikan layanan pendampingan psikologis bagi korban KDRT dan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.

Kementerian Sosial dan Kementerian Agama berkolaborasi melalui Nota Kesepahaman untuk memberantas kemiskinan lewat program Sekolah Rakyat yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin.

Kemenkumham Sulut apresiasi IAKN Manado atas diresmikannya sentra kekayaan intelektual untuk mendorong kreativitas dosen dan mahasiswa serta memberikan edukasi perlindungan Kekayaan Intelektual.

Indonesia dan Ekuador terus perkuat kerja sama pemberantasan narkotika, dengan rencana penandatanganan MoU untuk pertukaran informasi dan peningkatan teknologi deteksi narkoba.

Kemenag Sulsel resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Megarezky Makassar untuk pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Polri berkomitmen mendukung KemenPPPA untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditandai dengan penandatanganan MoU dan pembentukan Direktorat TPPA serta TPPO di Bareskrim Polri.

Menteri P2MI berharap Nota Kesepahaman (MoU) peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia dengan berbagai kementerian dan pihak swasta segera diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme PMI.

Pemkab Barito Utara, Kalimantan Tengah, melakukan MoU dengan Pengadilan Agama dan Kejari Barito Utara untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, khususnya dalam kasus perceraian dan kekerasan.