Pergub DKI Jakarta No. 2/2025: Lindungi Keluarga dari Perceraian?

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan Pergub DKI Jakarta No. 2/2025 yang bertujuan melindungi keluarga, khususnya istri, dari perceraian dengan mengatur persyaratan ketat poligami dan perceraian ASN di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini menjelaskan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025. Pergub ini bertujuan utama melindungi keluarga, khususnya istri dan anak, dari perceraian. Pernyataan ini disampaikan Senin lalu di Jakarta Selatan, menanggapi tingginya angka perceraian ASN di Jakarta pada 2024, yang mencapai 116 kasus.

Mendagri Tito mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi. Tingginya angka perceraian, yang sebagian dipicu ketidakmampuan biologis atau tidak memiliki keturunan setelah menikah lama, menjadi latar belakang diterbitkannya Pergub ini. Tujuannya jelas: melindungi istri dan anak dari dampak perceraian yang disebabkan hal-hal tersebut.

Pergub ini dirancang untuk mempersulit proses perceraian, sekaligus mengatur persyaratan poligami bagi ASN di Jakarta. Aturan ini diharapkan dapat menekan angka perceraian yang terus meningkat. Peraturan tersebut menetapkan tiga kriteria khusus bagi suami yang ingin menikah lagi:

• Istri tidak mampu melayani secara biologis.
• Istri mengidap penyakit, mengalami kecelakaan, atau kondisi lain yang membuatnya tak mampu menjalankan kewajiban rumah tangga.
• Pasangan belum memiliki keturunan minimal 10 tahun.

Namun, proses poligami pun dibuat sangat ketat. Suami harus memenuhi beberapa persyaratan penting, antara lain:

1. Mendapatkan izin dari istri sah tanpa paksaan.
2. Membuktikan status istri sah.
3. Memperoleh izin dari atasan.
4. Mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan Pekerja Pegawai.

Mendagri Tito menegaskan bahwa semua persyaratan tersebut harus dipenuhi sebelum perceraian atau poligami diizinkan. Ia menekankan bahwa Kemendagri tidak menyetujui poligami secara umum, namun Pergub ini mengakomodasi keadaan khusus seperti yang telah disebutkan.

Kesimpulannya, Pergub DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 bertujuan untuk melindungi keluarga dari perceraian, terutama bagi para istri dan anak. Aturan ini mengatur persyaratan ketat untuk poligami dan perceraian, dengan harapan dapat menekan angka perceraian di kalangan ASN di Jakarta. Meskipun kontroversial, Pergub ini dilatarbelakangi oleh data statistik perceraian yang cukup mengkhawatirkan. Aturan ini tentu akan terus dievaluasi efektivitasnya di masa mendatang.