Pergub DKI soal Poligami ASN: Harus Ada Mekanisme Jelas, Cegah Nikah Siri

Komnas Perempuan minta Pemprov DKI buat mekanisme jelas agar ASN yang mau poligami dapat izin resmi dari istri, cegah nikah siri tanpa persetujuan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang izin menikah dan bercerai bagi ASN. Aturan ini, yang mulai berlaku sejak 6 Januari 2025, menimbulkan diskusi, khususnya terkait poin poligami. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Pergub tersebut mewajibkan ASN yang ingin berpoligami untuk mendapatkan izin tertulis dari istri. Namun, Komnas Perempuan menilai aturan ini belum cukup. Anggota Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, mengungkapkan kekhawatirannya akan praktik nikah siri yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri. Hal ini, menurut Theresia, bisa terjadi karena budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat.

"Pemprov DKI harus punya mekanisme untuk memastikan para ASN yang ingin mengajukan kawin lagi benar-benar melewati proses tracking (pelacakan)," ujar Theresia saat dihubungi pada Senin, 20 Januari 2025. Ia menambahkan, ketidakseimbangan gender dalam rumah tangga bisa menyebabkan istri tidak berani menolak keinginan suami untuk berpoligami. Akibatnya, praktik nikah siri yang melanggar hukum pun marak terjadi.

Theresia menekankan pentingnya mekanisme yang memastikan izin dari istri benar-benar didapatkan sebelum ASN melakukan poligami. Sistem pengawasan yang kuat dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran dan menindak ASN yang melanggar aturan. "Sanksinya harus lebih kuat diterapkan. Sesuai PP (Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983), ada sanksi administrasi, mulai dari sedang hingga berat," tegasnya.

Pergub Nomor 2 Tahun 2025 sendiri merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 45 Tahun 1990). Pemprov DKI menyatakan Pergub ini bukan hal baru, melainkan perinci aturan yang sudah ada sebelumnya. Pergub ini juga bertujuan untuk mencegah ASN bercerai tanpa izin resmi dari pimpinan.

Meskipun Pemprov DKI menegaskan bahwa Pergub ini bukan untuk melanggengkan poligami, Komnas Perempuan mendorong adanya langkah-langkah konkret untuk memastikan aturan ini dijalankan secara efektif. Dengan mekanisme pengawasan yang jelas dan sanksi yang tegas, diharapkan praktik poligami tanpa persetujuan istri dapat dicegah.

Ke depan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengajuan izin poligami oleh ASN perlu ditingkatkan. Mekanisme pelaporan dan penanganan kasus pelanggaran juga harus diperjelas agar memberikan efek jera. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak istri dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bebas dari kekerasan.