Cegah Kekerasan Gender: Polri Tekankan Peran Keluarga dan Pentingnya Edukasi Seksual
Bareskrim Polri paparkan strategi pencegahan kekerasan berbasis gender dengan menekankan peran keluarga dalam memberikan edukasi seksual kepada anak sejak dini dan pentingnya kolaborasi antar instansi.
Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (Dirtipid PPA) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, baru-baru ini memaparkan strategi pencegahan tindak pidana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak di Kota Batu, Jawa Timur. Paparan tersebut disampaikan seusai kegiatan 'Rise and Speak' di Sekolah Tinggi Alkitab (STA) Batu. Strategi ini menekankan peran penting keluarga, pendidikan seksual, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.
Dalam paparannya, Brigjen Nurul Azizah menekankan pentingnya peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan edukasi sejak dini kepada anak-anak. Hal ini meliputi pengenalan pendidikan seksual, termasuk bagian tubuh, batasan, dan cara menjaga diri. "Peran orang tua di dalam keluarga harus memberikan bimbingan dan edukasi sedini mungkin kepada anak-anaknya," tegas Brigjen Nurul.
Edukasi seksual yang diberikan bertujuan untuk membentuk pemahaman dasar dan menciptakan proteksi diri pada anak. Materi ini juga perlu diperkuat dengan pelajaran tentang alat reproduksi di sekolah. Bareskrim Polri secara rutin berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memasukkan kurikulum tersebut. "Itu sudah tidak lagi menjadi hal tabu, tetapi harus diketahui sedini mungkin supaya terhindar dari kasus," ujar Brigjen Nurul.
Peran Keluarga dalam Pencegahan TPPO
Selain edukasi seksual, Brigjen Nurul juga menyoroti peran orang tua dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Orang tua harus mengarahkan anak-anak agar tidak mudah terpengaruh iming-iming gaji besar dari pekerjaan di luar negeri. Jika anak mendapatkan tawaran pekerjaan luar negeri, orang tua harus memantau proses penerimaan tenaga kerja tersebut melalui jalur resmi dan berkoordinasi dengan instansi ketenagakerjaan. "Bekerja di luar negeri boleh tetapi harus melewati jalur yang resmi," imbuhnya.
Peningkatan kapasitas penyidik Polri juga menjadi poin penting dalam strategi pencegahan ini. Hal ini bertujuan agar penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual, serta TPPO, dapat berjalan sesuai prosedur. "Saya mendorong aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat kolaborasi dengan stakeholder terkait," kata Brigjen Nurul.
Bareskrim Polri memastikan setiap penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual, serta TPPO, memprioritaskan keadilan bagi korban. "Pastinya (korban) berani bicara, selamatkan sesama. Masyarakat harus memiliki kepedulian, baik itu kepada diri sendiri maupun orang-orang di sekitaran," tuturnya.
Kolaborasi dan Komitmen Polres Batu
Kepala Polres Batu, AKBP Andhi Yudha Pranata, menambahkan bahwa masyarakat juga berperan aktif dalam upaya penanganan dan antisipasi kekerasan berbasis gender pada perempuan dan anak. Polres Batu berkomitmen untuk tidak menggunakan restorative justice dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Strategi pencegahan yang diuraikan oleh Bareskrim Polri ini menekankan pentingnya pendekatan multi-sektoral. Peran keluarga, pendidikan, dan penegakan hukum yang kuat dan kolaboratif sangat krusial dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender. Komitmen untuk memprioritaskan keadilan bagi korban juga menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak perempuan dan anak.
Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pihak berwajib diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan berbasis gender dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Indonesia. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan juga menjadi kunci keberhasilan strategi ini.
