KemenPPPA berkolaborasi dengan LSM dan berbagai pihak untuk memastikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tetap berjalan optimal meskipun ada efisiensi anggaran.

Dinas Pendidikan Palangka Raya luncurkan nomor aduan 0823-5860-0061 untuk mencegah dan menangani kekerasan di sekolah, menjamin kerahasiaan pelapor demi keamanan peserta didik.

Komnas Perempuan mencatat peningkatan pemahaman masyarakat akan kekerasan seksual pasca UU TPKS, namun kasus kekerasan terhadap perempuan justru meningkat drastis di tahun 2024.

Komnas Perempuan melaporkan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024, mencapai 445.502 kasus, atau naik hampir 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah Kota Bandung meluncurkan mobil layanan konseling keliling untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, sebagai bagian dari program Senandung Perdana guna mengatasi tingginya angka kekerasan di kota tersebut.

Komnas PA menekankan pentingnya edukasi bagi anak untuk mengenali dan mencegah kekerasan seksual, menanggapi kasus pelecehan verbal oleh sopir taksi daring terhadap remaja 16 tahun.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan pentingnya keberanian korban kekerasan untuk melapor dan meminta dukungan penuh dari KemenPPPA dan Polri dalam upaya melindungi perempuan dan anak.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menekankan pentingnya keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialami guna menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi perempuan serta anak.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi mencatat hampir seluruh satuan pendidikan telah membentuk Tim Penanganan Pencegahan Kekerasan (TPPK) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa.

Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat 356 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Februari 2025, meningkat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya; berbagai upaya pencegahan dan penindakan tengah digencarkan.