Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
KemenPPPA Tangani 38 Kasus Kekerasan Anak hingga Maret 2025: Respon Cepat Hadapi
KemenPPPA Tangani 38 Kasus Kekerasan Anak hingga Maret 2025: Respon Cepat Hadapi "No Viral, No Justice"

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menangani 38 kasus kekerasan terhadap anak hingga Maret 2025, mayoritas kasus kekerasan seksual dan fisik, dengan respon cepat untuk melawan stigma 'no viral, no justice'.

KemenPPPA dan DPD RI Perkuat Komitmen Perlindungan Anak di Indonesia
KemenPPPA dan DPD RI Perkuat Komitmen Perlindungan Anak di Indonesia

KemenPPPA bersama DPD RI berkomitmen memperkuat perlindungan anak di Indonesia, menghadapi tantangan angka kekerasan anak yang tinggi berdasarkan SNPHAR 2024.

DPRD Jatim Dorong Penataan Ulang Program Perlindungan Anak-Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran
DPRD Jatim Dorong Penataan Ulang Program Perlindungan Anak-Perempuan di Tengah Efisiensi Anggaran

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur masih tinggi, mendorong DPRD Jatim untuk menata ulang program perlindungan agar tetap maksimal di tengah efisiensi anggaran.

204 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kalsel hingga April 2025: Pentingnya Peningkatan Kapasitas Layanan
204 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kalsel hingga April 2025: Pentingnya Peningkatan Kapasitas Layanan

DPPPAKB Kalsel mencatat 204 kasus kekerasan perempuan dan anak hingga April 2025, didominasi kekerasan psikis, seksual, dan fisik; pelatihan peningkatan kapasitas SDM pun digelar untuk penanganan optimal.

Perda Perlindungan Anak di Sigi: Upaya Pemkab Atasi 502 Kasus Kekerasan Sejak 2016
Perda Perlindungan Anak di Sigi: Upaya Pemkab Atasi 502 Kasus Kekerasan Sejak 2016

Pemkab Sigi, Sulteng, terbitkan Perda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mengatasi 502 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak 2016-2024.

Penguatan Political Will: Kunci Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia
Penguatan Political Will: Kunci Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan kemauan politik untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, menanggapi data mengkhawatirkan dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2024 dan Kementerian PPPA.

Hari Perempuan Internasional: Gaungkan Penghapusan Kekerasan Gender dan Perlindungan Perempuan
Hari Perempuan Internasional: Gaungkan Penghapusan Kekerasan Gender dan Perlindungan Perempuan

Hari Perempuan Internasional 2025 menjadi momentum penting untuk menyerukan penghapusan kekerasan berbasis gender, perkawinan anak, dan sunat perempuan di Indonesia, mengingat angka kekerasan terhadap perempuan masih tinggi.

Natuna Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Sosialisasi Masif Berbuah Perubahan
Natuna Perangi Kekerasan Perempuan dan Anak: Sosialisasi Masif Berbuah Perubahan

Pemkab Natuna dan Polres Natuna bersinergi melakukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak, berhasil mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya enggan melapor.

81 Kasus Perempuan dan Anak Ditangani Pemkot Banjarbaru di Tahun 2024
81 Kasus Perempuan dan Anak Ditangani Pemkot Banjarbaru di Tahun 2024

Pemerintah Kota Banjarbaru menangani 81 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2024, meningkat dari 63 kasus di tahun 2023, dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan.

Batanghari Optimalkan Edukasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak
Batanghari Optimalkan Edukasi Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak

Pemkab Batanghari meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat desa untuk menekan angka kekerasan yang meningkat drastis di tahun 2024 menjadi 77 kasus dari sebelumnya 48 kasus di tahun 2023.

OKU Timur Optimalkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak
OKU Timur Optimalkan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak

Dinas PPPA OKU Timur meningkatkan sosialisasi pencegahan kekerasan anak setelah terjadi peningkatan kasus pada tahun 2024, dengan berbagai upaya edukasi di keluarga dan sekolah untuk menekan angka kekerasan.