Papua Tengah Raih Rekor Tertinggi Realisasi Pendapatan APBD 2025

Mendagri Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Papua Tengah atas capaian tertinggi realisasi pendapatan APBD tahun 2025 sebesar 39,08 persen, melampaui capaian daerah lain.

Jakarta, 10 Mei 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Papua Tengah mencatatkan realisasi pendapatan daerah tertinggi, mencapai 39,08 persen hingga 7 Mei 2025. Apresiasi ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (8/5), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/5).

Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah, menurutnya, berdampak langsung pada perputaran uang di masyarakat, meningkatkan daya beli, dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta. "Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga," ujar Tito.

Capaian Papua Tengah ini menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerja realisasi APBD mereka.

Realisasi Pendapatan APBD Tertinggi di Berbagai Tingkat Pemerintahan

Selain Papua Tengah, sejumlah daerah lain juga menorehkan prestasi dalam realisasi pendapatan APBD. Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat (35,92 persen), Jawa Barat (32,94 persen), dan Sumatera Utara (30,65 persen) berada di posisi teratas. Sementara itu, di tingkat kabupaten, Sumbawa Barat memimpin dengan realisasi 46,96 persen, diikuti Tanah Laut (37,04 persen) dan Ciamis (36,34 persen). Di tingkat kota, Denpasar unggul dengan capaian 34,52 persen, disusul Baubau (33,95 persen) dan Banjarbaru (33,80 persen).

Data ini menunjukkan adanya disparitas capaian realisasi APBD antar daerah. Beberapa daerah berhasil memaksimalkan potensi pendapatannya, sementara yang lain masih perlu meningkatkan upaya untuk mencapai target.

Pemerintah pusat mendorong percepatan realisasi APBD di seluruh daerah. Hal ini penting untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah berjalan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat.

Realisasi Pendapatan APBD Terendah

Di sisi lain, beberapa daerah masih menghadapi tantangan dalam merealisasikan pendapatan APBD. Sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan terendah antara lain Papua Pegunungan (7,24 persen), Lampung (8,83 persen), dan Papua Barat Daya (9,25 persen). Kondisi serupa juga terlihat di tingkat kabupaten dan kota, dengan beberapa daerah mencatatkan realisasi di bawah 10 persen.

Rendahnya realisasi pendapatan APBD dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kendala administrasi, rendahnya daya serap anggaran, dan faktor geografis.

Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan realisasi pendapatan APBD rendah. Pendampingan dan dukungan teknis diberikan untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi.

Realisasi Belanja APBD

Tidak hanya realisasi pendapatan, realisasi belanja APBD juga menjadi fokus perhatian. Jawa Barat mencatatkan realisasi belanja tertinggi di tingkat provinsi (21,91 persen), diikuti Daerah Istimewa Yogyakarta (21,73 persen) dan Sumatera Utara (20,64 persen). Di tingkat kabupaten, Ciamis memimpin dengan realisasi 33,42 persen, sedangkan di tingkat kota, Dumai berada di posisi teratas dengan 24,99 persen.

Sebaliknya, Papua Tengah mencatatkan realisasi belanja terendah di tingkat provinsi (4,69 persen), diikuti Lampung (5,67 persen) dan Papua Selatan (5,90 persen). Di tingkat kabupaten dan kota, beberapa daerah juga menunjukkan realisasi belanja yang rendah.

Disparitas realisasi belanja APBD ini perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat akan terus berupaya untuk memastikan agar belanja APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Mendagri juga menyinggung pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ untuk mendukung penyediaan tanah bagi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi. "Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," tambah Tito.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara virtual oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Mendagri didampingi pejabat tinggi madya Kemendagri, sementara peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.