Pendapatan Pemprov NTB Capai Rp1,625 Triliun, Posisi 15 Besar Nasional

Realisasi pendapatan daerah NTB hingga awal Mei 2025 mencapai Rp1,625 triliun atau 26,28 persen dari total APBD 2025, menempati posisi 15 besar nasional.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil membukukan realisasi pendapatan daerah yang signifikan hingga awal Mei 2025. Angka tersebut mencapai Rp1,625 triliun, atau setara dengan 26,28 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang mencapai Rp6,182 triliun. Capaian ini menempatkan NTB pada posisi 15 besar dari 38 provinsi di Indonesia, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Nursalim.

Prestasi ini juga mencakup realisasi belanja APBD 2025 yang mencapai Rp1,481 triliun atau 23,82 persen. Angka ini menempatkan NTB di posisi enam besar nasional. Nursalim menyatakan, "NTB masuk kategori realisasi sangat progresif di atas rata-rata nasional pada urutan ke-6 besar nasional." Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Nursalim di Kantor Gubernur NTB, Mataram, pada Rabu lalu.

Meskipun realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan kinerja yang baik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan penting. Kemendagri menyoroti realisasi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja. Selain itu, realisasi pendapatan di Kota Bima juga tercatat berada di bawah angka nasional. Hal ini menjadi perhatian khusus Kemendagri, yang menurut Nursalim, memerlukan pendampingan khusus untuk Kota Bima.

Rincian Realisasi Pendapatan dan Belanja

Lebih rinci, realisasi pendapatan daerah NTB terdiri dari beberapa komponen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp533,104 miliar (21,21 persen), pendapatan transfer sebesar Rp1,092 triliun (31,55 persen), dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp193,914 miliar (6,54 persen). Sementara itu, pada sisi belanja, belanja operasi mencapai Rp1,233 triliun (26,57 persen). Belanja modal masih relatif kecil karena proses administrasi dan dokumen masih berlangsung pada triwulan pertama, sehingga belum dilakukan transaksi pembayaran.

Belanja tidak terduga (BTT) dan belanja transfer mencapai Rp227,255 miliar lebih (28,53 persen). Nursalim menjelaskan, "Berdasarkan Inpres, penggunaan APBD harus lebih banyak bersentuhan langsung ke masyarakat dan untuk membiayai program di kabupaten." Hal ini menunjukkan fokus pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan APBD untuk kepentingan masyarakat.

Meskipun terdapat catatan dari Kemendagri, Nursalim tetap optimis terhadap pengelolaan keuangan daerah di triwulan II. Ia meyakini realisasi pendapatan dan belanja akan lebih progresif. "Kami optimis di triwulan II lebih bagus dan progresif," ujarnya penuh keyakinan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov NTB untuk terus meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian realisasi pendapatan dan belanja Pemprov NTB menunjukkan kinerja yang positif dan berada di atas rata-rata nasional. Namun, catatan dari Kemendagri menjadi pengingat penting bagi Pemprov NTB untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.