Realisasi Belanja APBN di NTT Capai Rp4,49 Triliun

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Februari 2025 mencapai Rp4,49 triliun, atau 12,91 persen dari pagu anggaran.

Kupang, NTT, 27 Maret 2025 - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kementerian dan lembaga di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada periode Januari-Februari 2025 telah mencapai angka yang signifikan. Total realisasi belanja APBN mencapai Rp4,49 triliun. Angka ini menunjukkan progress pembangunan di NTT di awal tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Catur Ariyanto Widodo, menyampaikan informasi ini melalui keterangan tertulis di Kupang. Beliau menjelaskan bahwa realisasi tersebut setara dengan 12,91 persen dari total pagu anggaran APBN NTT tahun 2025 yang mencapai Rp34,85 triliun. Rincian lebih lanjut mengenai alokasi anggaran dan realisasinya dijelaskan dalam laporan tersebut.

Realisasi ini mencakup belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD), yang berperan penting dalam mendukung program pembangunan di NTT. Kinerja belanja APBN hingga akhir Februari 2025 menunjukkan tren positif dan diharapkan dapat terus meningkat seiring berjalannya tahun.

Rincian Realisasi Belanja APBN di NTT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp682,48 miliar, atau 7,32 persen dari total pagu anggaran Rp9,32 triliun. Rinciannya meliputi Belanja Pegawai (Rp507,99 miliar), Belanja Barang (Rp158,92 miliar), dan Belanja Modal (Rp15,58 miliar). Proporsi belanja pegawai cukup besar, menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai negeri sipil.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp3,81 triliun, atau 14,95 persen dari pagu anggaran Rp25,53 triliun. Rincian TKD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,92 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp7,78 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp803,31 miliar, Insentif Fiskal sebesar Rp3,83 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp73,26 miliar. DAU menjadi komponen terbesar dalam realisasi TKD, menunjukkan fokus pemerintah pada pembiayaan operasional daerah.

Kinerja realisasi APBN di NTT menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang cukup besar menunjukkan perhatian terhadap pembangunan non fisik di NTT. Dana Desa juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa.

Pendorong Perekonomian NTT

Menurut Catur Ariyanto Widodo, kinerja APBN regional NTT pada awal tahun 2025 menjadi pendorong bagi perekonomian di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan realisasi APBN 2025 agar pembangunan dan perekonomian NTT terus meningkat.

Ke depannya, Kemenkeu akan terus memantau dan mengevaluasi realisasi APBN di NTT. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN juga akan terus dijaga.

Dengan realisasi APBN yang positif di awal tahun, diharapkan pembangunan di NTT dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat NTT.