Belanja APBN Kaltim Capai Rp50,62 Triliun, Didominasi IKN
Realisasi belanja APBN di Kalimantan Timur hingga akhir 2024 mencapai Rp50,62 triliun, dengan pembangunan IKN sebagai penyumbang terbesar, mencapai 77,32% dari total pagu belanja kementerian/lembaga.
Samarinda, Kalimantan Timur - Realisasi belanja APBN di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir Desember 2024 mencapai angka fantastis: Rp50,62 triliun! Angka ini didominasi oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius pemerintah yang tengah digarap secara masif. Pertanyaannya, kemana saja dana tersebut dialirkan dan apa dampaknya bagi Kaltim?
Dari total pagu anggaran sebesar Rp52,94 triliun, realisasi belanja APBN di Kaltim mencapai 95,61 persen. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan mengalami pertumbuhan 43,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kaltim, M Syaibani, menjelaskan lonjakan ini terutama didorong oleh peningkatan belanja modal untuk IKN.
Pembangunan IKN memang menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan belanja APBN di Kaltim. Sepanjang tahun 2024, pekerjaan konstruksi di IKN terus berjalan dengan intensitas tinggi dan berlanjut hingga tahun ini. Hal ini terlihat jelas dari dominasi proyek IKN dalam realisasi belanja modal Kaltim.
Beberapa Satuan Kerja (Satker) yang paling banyak menyerap anggaran adalah proyek di kawasan IKN 1 dan 2, pembangunan prasarana permukiman Kaltim, dan penyediaan perumahan di IKN. Selain itu, belanja barang dan jasa juga digunakan untuk mendukung program pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi, serta program infrastruktur konektivitas oleh Kementerian PUPR.
Tidak hanya belanja modal, belanja pegawai dan belanja bantuan sosial juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Sebagai contoh, Kementerian Agama mengalokasikan bantuan sosial melalui Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris di Samarinda. Pembangunan IKN jelas memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD Kaltim.
Dominasi IKN dalam belanja APBN Kaltim sangat terlihat. Dari total pagu belanja kementerian/lembaga (K/L), pembangunan IKN menguasai 77,32 persen. Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp40,89 triliun, dengan realisasi sebesar Rp39,62 triliun. Kementerian PUPR menjadi penyumbang terbesar, mencapai 99,56 persen dari total realisasi IKN, diikuti Kementerian Perhubungan, KLHK, dan Polri dengan porsi yang jauh lebih kecil.
Selain belanja K/L, realisasi transfer ke daerah (TKD) dari pusat ke Kaltim juga mencapai Rp41,93 triliun atau 99,27 persen dari pagu. Meskipun demikian, terjadi penurunan 19,39 persen secara year on year. Penurunan ini disebabkan oleh koreksi Dana Bagi Hasil Pertambangan akibat penurunan harga batu bara.
Kesimpulannya, pembangunan IKN menjadi faktor kunci dalam peningkatan realisasi belanja APBN di Kaltim. Meskipun ada penurunan dalam transfer ke daerah, dampak positif pembangunan IKN terhadap perekonomian Kaltim masih sangat signifikan. Ke depannya, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran sangat penting untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
