Belanja Negara DIY Rp2,71 Triliun Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Efisiensi Tetap On Track

Belanja negara di DIY mencapai Rp2,71 triliun hingga akhir Februari 2025, didorong belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sleman, 28 Maret 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan bahwa belanja negara di DIY tetap berada pada jalur yang tepat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dicapai melalui kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara efektif. Angka belanja negara yang signifikan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong perekonomian daerah.

Hingga akhir Februari 2025, realisasi belanja negara di DIY telah mencapai angka yang cukup substantial, yaitu sebesar Rp2,71 triliun. Angka ini merupakan hasil kombinasi dari belanja pemerintah pusat (BPP) dan transfer ke daerah (TKD). Rinciannya, BPP berkontribusi sebesar Rp865,99 miliar, sementara TKD mencapai Rp1,77 triliun. Data ini menunjukkan peran penting APBN dalam pembangunan ekonomi DIY.

Pertumbuhan kinerja penyaluran TKD sendiri tercatat sebesar 0,32 persen. Kenaikan ini didorong oleh realisasi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta penyaluran dana insentif fiskal. Khususnya, kenaikan signifikan terlihat pada realisasi DBH, yang disebabkan oleh perubahan periode penyaluran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024.

Belanja Negara DIY: Antara Efisiensi dan Pertumbuhan Ekonomi

Meskipun terdapat moderasi harga komoditas yang menyebabkan perlambatan penerimaan negara, Kanwil DJPb DIY menegaskan komitmennya untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara. "Moderasi harga komoditas memang membuat penerimaan negara mengalami perlambatan, namun berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif terus dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan penerimaan negara," jelas Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta.

Berbagai upaya strategis dan perbaikan administratif tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efisien dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program pemerintah tetap berjalan optimal meskipun menghadapi tantangan ekonomi global.

Pendapatan dan hibah regional DIY pada akhir Februari 2025 tercatat sebesar Rp1,24 triliun. Secara nominal, Pajak Penghasilan (PPh) sektor nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dalam negeri. Diharapkan, kontribusi dari sektor jasa layanan rumah sakit dan pendidikan Satuan Kerja BLU (Badan Layanan Umum) akan terus meningkat seiring dengan inovasi dan peningkatan layanan yang berkelanjutan.

Optimasi APBN untuk Pertumbuhan Ekonomi DIY

Kepala Kanwil DJPb DIY menekankan bahwa meskipun dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap berada di jalur yang tepat. "Meski dilakukan efisiensi anggaran, realisasi belanja negara tetap on track dan APBN akan terus menjadi instrumen penting menjaga kinerja perekonomian. APBN terus dioptimalkan dalam mendukung prioritas pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," tegas Agung Yulianta.

Pernyataan ini menggarisbawahi peran sentral APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di DIY. Efisiensi anggaran tidak berarti pengurangan program, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan demikian, kebijakan efisiensi yang diterapkan tidak menghambat realisasi belanja negara, melainkan justru memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di DIY.

Ke depannya, pemerintah akan terus berupaya mengoptimalkan APBN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah, termasuk di DIY. Komitmen ini akan diwujudkan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.

Realisasi belanja negara yang signifikan hingga akhir Februari 2025 menunjukkan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi DIY. Komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan APBN yang efisien dan efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah.