Rp320 Miliar Bantuan Sosial Cair di DIY, Fokus pada PKH, BPNT, dan YAPI
Kantor Wilayah DJPb DIY mencatat penyaluran bantuan sosial hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp320 miliar, meliputi program BPNT, PKH, dan YAPI, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sleman, 28 Maret 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan realisasi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat DIY hingga akhir Februari 2025 telah mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp320 miliar. Bantuan tersebut disalurkan melalui berbagai program strategis pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY. Penyaluran ini mencakup berbagai program unggulan, yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Agung Yulianta, dalam rilis resmi yang dikeluarkan Jumat lalu di Sleman, merinci jenis bantuan sosial yang telah disalurkan. Rincian tersebut meliputi program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Yatim Atensi (YAPI). Ketiga program ini menjadi pilar penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu di DIY.
Realisasi penyaluran dana bantuan sosial ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan nyata kepada masyarakat. Angka tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat DIY, khususnya bagi kelompok rentan yang membutuhkan dukungan tambahan. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuannya.
Rincian Penyaluran Bantuan Sosial di DIY
Lebih lanjut, Agung Yulianta memaparkan detail realisasi penyaluran masing-masing program bantuan sosial. Program BPNT telah terealisasi sebesar Rp178,19 miliar yang disalurkan kepada 296.989 peserta. Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp143,18 miliar untuk 185.050 peserta. Sedangkan Program Yatim Atensi (YAPI) telah terealisasi sebesar Rp8,2 miliar untuk 11.148 peserta.
Data tersebut menunjukkan tingginya jumlah penerima manfaat dari program bantuan sosial pemerintah. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ke depan, pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan cakupan program bantuan sosial agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Agung juga menjelaskan bahwa APBN 2025 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan ini juga mencakup program pengentasan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, serta alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan guna membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di DIY.
Alokasi Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang cukup besar. Rinciannya adalah Rp25,39 miliar melalui belanja pemerintah pusat (BPP), Rp31,37 miliar melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, Rp8,43 miliar melalui DAK nonfisik, dan Rp35,80 miliar melalui dana desa. Alokasi dana yang signifikan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di DIY.
Pemerintah juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya penurunan prevalensi stunting. Alokasi anggaran untuk program penurunan stunting mencapai Rp3,28 miliar melalui BPP dan Rp385,69 miliar melalui DAK fisik. Angka ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menciptakan generasi penerus yang sehat dan berkualitas.
Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan stunting di DIY menunjukkan keseriusan dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Dengan alokasi anggaran yang besar dan terarah, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat DIY.
Investasi untuk SDM Berkualitas melalui Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp1,53 triliun melalui BPP, ditambah dukungan dari transfer ke daerah (TKD) berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp112,79 miliar, DAK fisik sebesar Rp78,25 miliar, dan DAK nonfisik sebesar Rp162,02 miliar.
Sementara itu, untuk bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp778,78 miliar melalui BPP dan dukungan TKD berupa DAU sebesar Rp242,25 miliar, DAK fisik sebesar Rp68,00 miliar, dan DAK nonfisik sebesar Rp1,78 triliun. Alokasi anggaran yang besar ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di DIY.
Dengan investasi besar di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah berharap dapat menciptakan SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat DIY dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, Agung Yulianta menegaskan bahwa realisasi belanja negara tetap berjalan sesuai rencana. APBN akan terus menjadi instrumen penting dalam menjaga kinerja perekonomian dan mendukung prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat.
