Bantul Bermitra Tangani Kemiskinan: Kolaborasi untuk Kesejahteraan
Pemkab Bantul berkolaborasi dengan berbagai pilar sosial, seperti pendamping PKH, TKSK, dan PSM, untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bantul, 19 Januari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Yogyakarta, terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan cara unik: menjalin kemitraan kuat bersama berbagai elemen masyarakat yang peduli sosial, atau yang disebut pilar-pilar sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menjelaskan bahwa Pemkab Bantul konsisten berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama dengan pilar-pilar sosial ini. Kerjasama ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari perorangan, kelompok masyarakat, hingga lembaga-lembaga besar.
Jaringan pilar sosial ini cukup luas. Anggota terdiri dari 205 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 17 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 17 pendamping TKPK, 151 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan 71 petugas Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Tak hanya itu, terdapat pula 19 penyuluh sosial masyarakat (pensosmas), 106 anggota Program Kewirausahaan Sosial (Prokus), 61 Karang Taruna, 69 lembaga kesejahteraan sosial anak (LKS/LKSA), 45 anggota Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda lansia), dan 34 anggota Forum Pelajar Napza.
Pemkab Bantul memfasilitasi konsolidasi antara pilar-pilar sosial tersebut. Tujuannya? Memperkuat sinergi dan menyatukan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Harapannya, tercipta stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan bersama.
Muslih menambahkan bahwa pilar-pilar sosial ini memiliki peran krusial dalam membangun dan menjaga harmoni sosial. Dengan konsolidasi yang baik, mereka saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Peran mereka meliputi pembentukan keharmonisan masyarakat, pemberdayaan sosial, penanganan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Konsolidasi ini bertujuan menciptakan masyarakat Bantul yang lebih solid, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan sosial. Angka kemiskinan di Bantul sendiri mencapai 11,66 persen pada tahun 2024, menurun dari 11,96 persen di tahun 2023. Pemkab Bantul menargetkan penurunan hingga 10,75 persen pada tahun 2025.
Meskipun terjadi penurunan, tantangan masih ada. Bupati Muslih mengakui bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan data Kemenko PMK tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Bantul mencapai 0,82 persen. Pemkab Bantul, berkolaborasi dengan Kementerian Sosial, terus berupaya keras mengatasi hal ini.
Berbagai program pemerintah pun digulirkan untuk menekan angka kemiskinan, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 53.876 penerima manfaat, Program Indonesia Pintar (18.884 penerima), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 88.852 penerima, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 495.708 penerima manfaat. Semua upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Bantul.
