Mensos Targetkan Graduasi 10 KPM per Pendamping PKH Bantul per Tahun
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pendamping PKH Bantul untuk melepaskan minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan setiap tahunnya guna mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di Bantul, Yogyakarta dengan menargetkan graduasi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bantul pada Jumat, 17 Januari 2024, Mensos meminta setiap pendamping PKH agar mampu melepaskan minimal 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari program bantuan sosial tersebut setiap tahunnya.
Langkah ini, menurut Mensos, merupakan strategi kunci untuk mendukung target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan nasional. Ia menekankan pentingnya peran pendamping PKH dalam mengawal penyaluran bantuan sosial senilai Rp380 miliar yang telah diberikan kepada Kabupaten Bantul, memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat.
Mensos juga menyampaikan rencana pemerintah untuk mengintegrasikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Integrasi data ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi program-program sosial, termasuk PKH.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, turut menyampaikan upaya Pemkab Bantul dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Bantul aktif menjalin kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial, yang dikenal sebagai pilar-pilar sosial. Upaya ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.
Kabupaten Bantul sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 964.245 jiwa dengan tingkat kemiskinan yang terus menurun. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 14,04 persen, turun menjadi 12,27 persen di tahun 2022, 11,96 persen di tahun 2023, dan ditargetkan menjadi 10,75 persen pada tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Meskipun demikian, tantangan masih ada. Bupati Bantul menyebutkan bahwa Kabupaten Bantul masih perlu berupaya keras untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih berada di angka 0,82 persen berdasarkan data dari Kemenko PMK tahun 2024. Kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peran aktif pendamping PKH, sangat krusial untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ini.
Dengan target graduasi 10 KPM per pendamping PKH per tahun, Mensos berharap agar program PKH dapat lebih efektif dalam membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
