Menteri Sosial Desak Pemalang Perkuat Kerja Sama Atasi Kemiskinan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong Pemalang untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah tersebut.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendesak Bupati Pemalang, Anom Widyantoro, dan jajarannya untuk bersinergi dan terarah dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikan Mensos saat berdialog dengan pejabat terkait di Pemalang pada Sabtu (5/4/2024). Mensos menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan, karena kurangnya koordinasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Angka kemiskinan di Pemalang masih di atas rata-rata nasional.

Dalam dialog tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyatakan, "Undang-undang mengamanatkan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan." Ia menegaskan perlunya menghindari ego sektoral dalam penanganan kemiskinan dan menekankan pentingnya komitmen dan tindakan yang selaras di antara para pemangku kepentingan. "Pengalaman telah menunjukkan kepada kita perlunya menghindari ego dalam penanganan kemiskinan. Yang harus dilakukan adalah mengurangi kemiskinan melalui upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang," tegasnya.

Mensos juga meminta pemerintah daerah Pemalang untuk mendukung pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data yang akurat sangat penting untuk penargetan program bantuan sosial. Kementerian Sosial telah mengalokasikan Rp530,859 miliar (hampir US$32 juta) untuk memberikan bantuan sosial kepada 147.445 keluarga di wilayah tersebut. Dengan kinerja pemerintah daerah yang baik dalam penanggulangan kemiskinan, diharapkan para penerima bantuan dapat lebih mandiri dalam waktu lima tahun dan tidak lagi membutuhkan bantuan berkelanjutan.

Pemalang dan Target Pengentasan Kemiskinan

Mensos Saifullah Yusuf juga menetapkan target bagi para pengelola Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan setidaknya 10 penerima manfaat lulus dari program tersebut setiap tahunnya. Hal ini diharapkan dapat semakin menekan angka kemiskinan di Pemalang. Bupati Pemalang, Anom Widyantoro, menyambut baik rekomendasi Mensos dan menyatakan kesiapannya untuk meninjau kembali upaya yang telah dilakukan serta memperbarui data yang relevan. Langkah ini bertujuan untuk membantu Pemalang keluar dari daftar lima kabupaten termiskin di Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini akan dilakukan melalui koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait dan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemutakhiran DTKS juga akan menjadi prioritas utama untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Dengan adanya dukungan dari Kementerian Sosial dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Pemalang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Program-program yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Pemalang akan fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dukungan Kementerian Sosial

Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya pengentasan kemiskinan. Bantuan dana sebesar Rp530,859 miliar merupakan bentuk komitmen nyata dari pemerintah pusat untuk membantu masyarakat Pemalang yang kurang mampu. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program unggulan Kementerian Sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat. Dengan adanya target kelulusan 10 penerima manfaat per tahun, diharapkan program PKH dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Secara keseluruhan, upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, sangat krusial dalam mengatasi masalah kemiskinan di Pemalang. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan Pemalang dapat keluar dari daftar kabupaten termiskin di Jawa Tengah dan masyarakatnya dapat hidup lebih sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Pemalang juga akan terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pengentasan kemiskinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.