Mensos: Kemiskinan, Tantangan Peradaban yang Harus Diatasi Bersama

Menteri Sosial Saifullah Yusuf tegaskan kemiskinan bukan hanya masalah angka, melainkan tantangan peradaban yang membutuhkan solusi terintegrasi melalui pendidikan dan data akurat.

Jakarta, 28 April 2025 - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan pernyataan penting terkait isu kemiskinan di Indonesia. Beliau menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya sekadar masalah angka statistik ekonomi, melainkan sebuah tantangan besar bagi peradaban bangsa. Pernyataan ini disampaikan dalam siaran pers di Jakarta pada Senin lalu. Mensos mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi dalam mengatasi masalah ini demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Mensos Yusuf menjelaskan, "Kemiskinan bukan sekadar masalah angka juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berarti menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi." Pernyataan ini menegaskan urgensi penanganan kemiskinan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah semata.

Lebih lanjut, Mensos mengutip pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri. Dengan demikian, mengatasi kemiskinan berarti memastikan terpenuhinya hak-hak dasar setiap warga negara Indonesia.

Sekolah Rakyat dan DTSEN: Pilar Utama Pengentasan Kemiskinan

Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama dalam upaya pengentasan kemiskinan: Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekolah Rakyat dirancang sebagai ruang pendidikan alternatif bagi masyarakat miskin, tidak hanya mengajarkan pelajaran dasar, tetapi juga keterampilan praktis, kepemimpinan sosial, dan kemandirian. "Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang," kata Mensos. "Kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan sesaat, tetapi harus diatasi melalui pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan."

Pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia pada tahun ini, termasuk di Jawa Barat. Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain Sekolah Rakyat, DTSEN berperan krusial dalam memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan. Sebagai sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi dan aktual pertama di Indonesia, DTSEN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi dengan tepat siapa yang membutuhkan bantuan, di mana mereka berada, dan apa kebutuhan mereka. "Dengan DTSEN, kita dapat melihat siapa yang betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan bagaimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," jelas Mensos.

Data Terbaru Angka Kemiskinan dan Tantangannya

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 7,08 persen. Angka ini, menurut Mensos, bukan sekadar statistik. "Di baliknya ada wajah anak-anak yang putus sekolah, ibu-ibu tanpa akses kesehatan, dan keluarga-keluarga yang hidup dalam keterbatasan." Data ini menjadi pengingat akan pentingnya upaya yang lebih terarah dan terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan.

Mensos mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi. Sinergi ini penting untuk memperkuat pendidikan keluarga miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, dan memastikan setiap rupiah anggaran sosial memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari data yang akurat," tegas Mensos Saifullah Yusuf. Pernyataan ini menjadi penutup yang menggarisbawahi urgensi dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.