DTSEN: Harapan Baru Percepatan Penurunan Kemiskinan di Indonesia?
Menteri Sosial optimis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia dengan intervensi tepat sasaran berkat data terintegrasi.

Jakarta, 19 Februari 2024 - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyatakan optimismenya terhadap peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikannya dalam dialog bersama Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur di Jakarta. Inisiatif DTSEN menandai langkah signifikan Indonesia dalam memiliki data tunggal terpadu untuk program pengentasan kemiskinan, menjawab pertanyaan apa yang dilakukan pemerintah dan mengapa hal ini penting.
Gus Ipul menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memanfaatkan DTSEN secara efektif. Menurutnya, selama ini program bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena perbedaan data antar instansi. Hal ini menjawab pertanyaan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi dengan lebih efektif. "Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-sama. Insya Allah signifikan dalam penurunan kemiskinan," tegas Gus Ipul.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Mensos, menitipkan pesan agar seluruh program kesejahteraan sosial berbasis data yang akurat. "Selama ini kita kerja sendiri-sendiri, data sendiri-sendiri. Maka itu, Presiden Prabowo titip pesan bekerjalah berdasar data, karena dulu banyak sekali bantuan kita yang tidak tepat sasaran," ungkap Mensos, menjelaskan kapan dan siapa yang memulai inisiatif ini serta mengapa dibutuhkan perubahan.
DTSEN: Solusi Akurat dan Terintegrasi
Pengelolaan DTSEN diamanahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), lembaga yang kredibel dan memiliki mandat untuk mengolah data kemiskinan. Hal ini memastikan data yang digunakan bersifat ilmiah dan terpercaya. Mensos juga menepis kekhawatiran beberapa daerah tentang potensi peningkatan angka kemiskinan pasca-implementasi DTSEN. "Ini ilmiah, diurus oleh lembaga yang kredibel (BPS) melalui pengolahan statistik. Data ini bisa dipastikan tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah bapak-ibu sekalian," jelasnya.
DTSEN mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan desil, memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran. "Dengan data ini (DTSEN), intervensi kita akan lebih fokus karena ada desil 1 sampai 10. Bukan data masyarakat miskin saja, tapi ini data secara keseluruhan masyarakat Indonesia dan itu ada di desil-desil itu," kata Gus Ipul. Sistem desil ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
Untuk memastikan akurasi data, Mensos menginstruksikan Kepala Dinas Sosial di seluruh daerah untuk aktif dalam proses pemutakhiran data. "Jadi kita ada kewajiban melakukan pemutakhiran data karena setiap hari ada yang wafat, pindah, ada yang meningkat kelasnya, jadi dinamis. Karena dinamis, kita harus melakukan pemutakhiran," tegas Mensos.
Akurasi Data dan Kolaborasi Kunci Sukses DTSEN
Keberhasilan DTSEN sangat bergantung pada akurasi data dan kolaborasi antar berbagai pihak. Pemutakhiran data secara berkala menjadi krusial untuk memastikan data tetap relevan dan mencerminkan kondisi terkini. Kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga sangat penting untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan intervensi pemerintah dalam upaya penurunan kemiskinan akan lebih terarah dan tepat sasaran. Data yang akurat dan terintegrasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Inisiatif ini menandai langkah maju Indonesia dalam membangun sistem data sosial ekonomi yang lebih baik dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
Sistem DTSEN yang terintegrasi dan akurat diharapkan mampu meminimalisir bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sehingga dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini akan berdampak positif pada percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia.